Komisi II DPR RI Usulkan Ibukota Negara Pindah ke Palangkaraya, Dumai atau Subang, Dumai Lebih Pas karena di Jalur Selat Malaka

Komisi II DPR RI Usulkan Ibukota Negara Pindah ke Palangkaraya, Dumai atau Subang, Dumai Lebih Pas karena di Jalur Selat Malaka
Dumai yang berada di Selat Malaka.
Selasa, 11 April 2017 22:35 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy setuju soal wacana pemindahan Ibukota dari DKI Jakarta. Alasannya, Jakarta saat ini sudah tidak efisien sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan.

''Pemindahan Ibu Kota menjadi kebutuhan karena DKI Jakarta sudah terlalu berat menampung beban sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dan pusat pendidikan. Bertumpuknya 3 fungsi dalam satu kota jelas akan membuat Jakarta menjadi tidak efisien, high cost dan menimbulkan kerugian yang berlipat,'' ujar Lukman saat dikonfirmasi, Selasa (11/4/2017).

Secara spesifik, politikus PKB ini menginginkan adanya kota yang fokus menjadi pusat pemerintahan. Lukman ingin adanya fungsi pemerintahan berjalan efisien. ''Lebih spesifik saya mungkin fokus di pusat pemerintahan, karena kebutuhan kita saat ini adalah efisiensi jalannya pemerintahan di tengah tengah padatnya Jakarta. Jakarta seperti sekarang mengakibatkan inefisiensi,'' terang dia.

Beberapa kota diusulkan Lukman menjadi alternatif ibukota. Salah satunya adalah Palangka Raya dan Subang. ''Beberapa pilihan bisa di Palangka Raya, dengan alasan di tengah-tengah Indonesia, bisa juga di daerah Dumai, Riau, karena posisi strategis di Selat Malaka, atau di Subang, Jawa Barat,'' kata Lukman.

Lukman mengatakan beberapa Komisi II DPR yang membidangi soal pemerintahan mengadakan rapat dengan pemerintah membahas isu pemindahan ibukota. Namun menurutnya pemerintah masih mengkaji soal rencana itu. ''Kami, beberapa kali raker dan RDP (rapat dengar pendapat) sudah kami tanyakan, dijawab oleh pemerintah masih dilakukan kajian. Dan sampai sekarang kami belum dipresentasikan hasil kajian tersebut,'' ujarnya.

''Yang harus dipenuhi pemerintah adalah sebuah road map yang jelas, bisnis plan yang baik, dan cara membangun yang tidak memberatkan pemerintah dan APBN. Kalau perlu mencontoh negara-negara lain yang membangun kota pusat pemerintahannya tanpa mengeluarkan dana negara,'' sambung Lukman. ***
loading...
Editor:Hermanto Ansam
Sumber:detik.com
Kategori:GoNews Group, Pemerintahan
wwwwww