Kasus Dugaan Korupsi JR Saragih Jalan Ditempat, Ini Penjelasan Ketua KPK

Kasus Dugaan Korupsi JR Saragih Jalan Ditempat, Ini Penjelasan Ketua KPK
Bupati Simalungun JR Saragih
Sabtu, 08 April 2017 14:35 WIB
Penulis: Kamal

MEDAN–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, untuk menelusuri kasus dugaan korupsi menyangkut Bupati Simalungun JR Saragih, sekarang ini menduduki posisi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut.

“KPK perlu berkordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Saya baru mengetahui ada kasus yang “mangkrak” terkait Bupati Simalungun JR Saragih,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, saat ditemui seusai berbicara tentang pemberantasan korupsi di Gedung Biro Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Sumatera Utara.

Kata Ketua KPK, sinergi antarlembaga penegak hukum itu merupakan bentuk komitmen dalam upaya memberantas praktik korupsi. Makanya, nanti kita koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung. “Inikan kasusnya sudah lama, dan dimasa Pimpinan KPK sebelumnya, nanti setiba di Jakarta, saya akan tanya penyidik KPK terkait kasus-kasus itu,” ujar Agus Rahardjo, yang buru-buru berjalan kearah mobilnya.

Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo ini, sewaktu menjawab pertanyaan wartawan, terkait ‘mangkrak’ nya beberapa kasus terkait Bupati Simalungun JR Saragih, diantaranya kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana kesejahteraan guru swasta dan honor senilai Rp1,27 miliar, merupakan kasus pertama yang menerpa JR Saragih selaku Bupati Simalungun periode 2010-2015.

Sekedar diketahui, sejak menjadi Bupati Simalungun, satu setengah tahun yang lalu, JR Saragih yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara ini, sudah menghadapi tiga laporan dugaan korupsi dan dua dugaan suap yang masuk ke meja pengaduan KPK. Bahkan, empat kasus di antaranya juga ditangani Polda Sumut dan satu kasus lagi ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Dari lembaga tersebut, Polda Sumut lebih maju memproses kasusnya. Sejak Januari 2012, Subdit Tipikor Direktorat Rekrimsus Polda Sumut sudah memanggil beberapa saksi para guru yang tidak menerima uang insentif semester II 2010. Bahkan, dalam kasus ini Ketua PGSI Simalungun, Zulpan juga pernah dipanggil penyidik Polda Sumut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak hanya Syofiar dan Zulpan yang diperiksa penyidik Subdit Tipikor Direktorat Rekrimsus Polda Sumut, tapi juga Anggota DPRD Simalungun bernama Bernhard Damanik dan beberapa kepala sekolah, serta empat pejabat di Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan, telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Tim Penyidik.

loading...
Editor:Wewen
Kategori:Hukrim, GoNews Group
wwwwww