Apalagi alasan penangkapan itu disebut polisi bahwa mereka yang ditangkap akan melakukan aksi makar. Atas penangkapan tersebut, Ind Police Watc (IPW), mendesak polisi perlu menjelaskan secara transparan aksi makar seperti apa yang akan dilakukan sejumlah pimpinan aksi 313. Hal itu diungkapkan Presidium IPW, Neta S Pane kepada GoNews.co, Jumat (31/3/2017) melalui pesan Whatsapp.
Sebab kata dia, beberapa waktu lalu Polda Metro Jaya juga sudah menangkap sejumlah tokoh kelompok nasionalis dengan tuduhan makar.
"Sekarang polisi kembali menangkap sejumlah tokoh islam dengan tuduhan makar. Jika mengikuti pola pikir Polda Metro ini berarti ada dua kelompok yg hendak melakukan makar, yakni kelompok nasionalis dan kelompok agama, jadi harus benar-benar jelas," tegasnya.
Dua kelompok ditangkap atas dugaan makar, tapi anehnya kata dia, kenapa TNI tenang-tenang saja. "Kenapa BIN tidak memberi sinyal bahwa negara sudah gawat dengan adanya kelompok nasionalis dan agama hendak melakukan makar," paparnya.
Anehnya lagi sambung Neta, hingga kini para tokoh nasionalis yang pernah ditangkap dengan tuduhan makar tidak jelas keberadaan kasusnya. "Bahkan BAP nya cenderung ditelan bumi karena bap nya tak pernah dilimpahkan ke kejaksaan," tukasnya.
Sebab itu jelasnya lagi, Polisi harus benar-benar menjelaskan secara transparan bagaimana nasib BAP kasus makar terhadap tokoh-tokoh nasionalis itu, dan bagaimana nasib BAP tokoh-tokoh islam yang dituduh makar yang sudah ditangkap itu nantinya.
"Sebab apa yang dilakukan Polda Metro Jaya akhir-akhir ini sangat membingungkan. Ada apa dengan Polisi? Jangan sampai Polisi dituduh memihak salah satu calon Gubernur Jakarta dan hanya karena ada pihak tertentu yang mendemo calon gubernur itu," tegas Neta lagi.
"Polisi langsung main tangkap dengan tuduhan makar. Untuk itu, kami IPW, mendesak Polisi segera melimpahkan BAP kasus makar sebelumnya agar bisa dituntaskan dan dibuktikan di pengadilan," tukasnya.
Dengan demikian kata dia, tuduhan Polisi terhadap mereka akan terang benderang, apakah benar sesuai faktanya atau hanya reka-rekaan polisi untuk melakukan kriminalisasi tokoh-tokoh kritis dan sekaligus berpihak pada cagub tertentu. ***
