Komisi VII DPR: Pemerintah Harus Berhitung Matang Hadapi Freeport di Arbiterase

JAKARTA - Komisi VII DPR RI, Hari Purnomo mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla harus memperhitungkan matang-matang jika memang mau menghadapi PT Freeport di peradilan Arbiterase.

"Kita harus berhitung juga, kalau terjadi ini apa sikap kita,"kata Hari di DPR RI, Kamis, (23/2/2017) saat menjadi narasumber diskusi di Press Room DPR.

Sebab lanjut Hari, posisi pemerintah Indonesia saat ini tidak kuat jika harus bertarung melawan Freeport di Arbiterase.

Freeport, hari juga mengatakan, sangat paham konsisi sosial kemasyarakatan yang ada di republik tercinta ini, terutama daerah Papua.

"Kalau berhenti operasi tentu kita alami kerugian terutama masyarakat di papua, ini harus diperhitungkan. Freeport pahami hal ini. posisi kita memang lemah," tukasnya.

Jika republik ini kuat, jelas Hari, sudah barang tentu perusahaan Amerika dalam bidang pertambangan tersebut tidak akan berani membawa persoalan tersebut ke ranah hukum internasional.

"Memang ke arbitrase posisi kita tidak kuat, kelemahan kita ada. Kalau kita kuat tidak akan terjadi seperti ini," tandasnya.

"Saya sinyalir ada pihak lain yang ingin ambil keuntungan, dari kekuatan lain. Kecurigaan saya begitu percaya dirinya pemrintah mengambil sikap ini. Walaupun kita punya pengalaman buruk maju ke arbitrase. Tidak kecil kerugiannya secara materil, belum secara non materiil," tegas Hari.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean dalam kesempatan itu mengatakan hal senada. Dia menduga ada kepentingan negara tertentu yang menginginkan keuntungan dalam konflik pemerintah dengan Freeport. "Apakah kemelut ini sengaja diciptakan karena papa papa itu gagal dapat saham kemarin? Jangan kita berperang dengan kepentingan terselubung. Jangan sampai kepentingan asing berganti dengan kepentingan aseng," katanya.

Pemerintahan Jokowi-JK telah salah dalam mengambil kebijakan berkonflik dengan Freeport. Padahal, katanya, pemerintah masih memiliki jalan lain yang bisa menjadi solusi atas konflik itu sendiri. "Pemerintah salah menerapkan kebijakan yang ada. Seharusnya amendemen dulu kontrak karyanya. Supaya kita bisa paksakan semua konten yang ada dalam undang-undang minerba ke dalam kontrak karya," pungkasnya. ***