Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Diapresiasi Sana-Sini
Hukum
17 jam yang lalu
Jokowi Diapresiasi Sana-Sini
2
Indonesia Bisa Lakukan Ini untuk Palestina, Menurut Gelora
Politik
10 jam yang lalu
Indonesia Bisa Lakukan Ini untuk Palestina, Menurut Gelora
3
SRP Dilaporkan ke Dewas KPK
Hukum
17 jam yang lalu
SRP Dilaporkan ke Dewas KPK
4
Andre Adruano Masuk Barisan Pencetak 1.000 Angka
Olahraga
24 jam yang lalu
Andre Adruano Masuk Barisan Pencetak 1.000 Angka
5
Langsung Lolos Semifinal, Milos Pejic Paksa Putar Otak
Olahraga
24 jam yang lalu
Langsung Lolos Semifinal, Milos Pejic Paksa Putar Otak
Home  /  Berita  /  Umum

Soal Tanah Bendungan Talawi, Pemko Payakumbuh Tetap Pro Rakyat

Soal Tanah Bendungan Talawi, Pemko Payakumbuh Tetap Pro Rakyat
Benni Warlis. (f: int)
Senin, 06 Februari 2017 15:06 WIB
Penulis: Evi Endri

PAYAKUMBUH-Pemerintah Kota Payakumbuh akan selalu pro rakyat dalam menyikapi berbagai masalah di kota ini. Terhadap persoalan tanah ruang terbuka hijau (RTH) di Bendungan Talawi di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, yang sempat mengemuka akhir-akhir ini, menjadi perhatian serius bagi pemko untuk menyelesaikannya.


''Kita (pemko, Red), akan segera membentuk tim penyelesaian kasus RTH dimaksud. Kalau, memang ada hak-hak masyarakat yang terpakai dalam pembangunan RTH, akan diselesaikan secara baik-baik. Pemko tidak akan merugikan warganya sendiri,'' sebut Sekdako Payakumbuh H. Benni Warlis, ketika dihubungi, Minggu (5/2).

Menurut Benni, pembangunan RTH dilakukan pemko sejak akhir tahun 2015. Dana pembangunannya, berasal dari pemerintah pusat dan APBD. RTH yang terletak berdampingan dengan bendungan Sungai Batang Lampasi di kawasan Talawi itu, sekarang sudah menjadi objek wisata baru di Kecamatan Payakumbuh Utara.

Namun, dalam perjalanannya, ada warga yang mengklaim, sebagian tanah di RTH dimaksud, milik kaumnya. Seperti diberitakan sejumlah media cetak dan online, seolah pemko merampas tanah warga dalam pembangunan RTH. ''Kita ingin mengklarifikasi berita itu, tak ada niat pemko untuk merampas hak-hak warganya. Tidak mungkin lah, pemko akan merugikan hak-hak warganya,'' sebut Benni didampingi Asisten II Setdako H. Amriul dan Kadiskominfo Elfi Jaya (mantan Kepala DTRK), yang juga ikut bertanggung jawab dalam pembangunan RTH dimaksud.

Dikatakan, jika memang sebagian tanah di kawasan RTH milik keluarga Nurwarzir. Dt. Panduko Simarajo Nan Kuniang, dapat dibuktikan sesuai aturan berlaku, pemko tentu akan mengembalikan hak kaum yang bersangkutan. Karena itu, kepada seluruh pihak yang terkait, Camat Payakumbuh Utara, Bagian Tapem dan OPD terkait, sudah kita minta melakukan koordinasi dengan lembaga adat setempat, untuk mencari benang merahnya.

''Kalau persoalan ini sudah klir di tingkat bawah, barulah pemko dapat mengambil kebijakan. Jika memang ada hak-hak rakyat yang terpakai, sudah tanggung jawab pemko memberikan uang ganti rugi, sesuai peraturan dan perundangan berlaku,'' simpul Benni.***

Editor:Evi Endri
Kategori:Umum, Payakumbuh
wwwwww