Suardi S.PAINAN-Pertumbuhan usaha jasa penginapan di Kabupaten Pesisir Selatan cukup pesat. Namun perkembangan itu tidak diikuti dengan prosedur perizinan. Banyak penginapan belum mengantongi izin operasional.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PMP2TSP) Kabupaten Pesisir Selatan, Suardi. S mengatakan, hingga saat ini terdapat lebih kurang 40 penginapan namun hanya sebagian yang memiliki izin.
''Saat ini, izin baru dikantongi oleh hotel, kami meminta agar penginapan sejenis homestay dan wisma untuk mengurus izin,'' katanya.
Beroperasinya penginapan tanpa izin tersebut, menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Harianto, dikhawatirkan tidak ada jaminan terhadap penerapan aturan standar operasional penginapan. Ini bisa membuka peluang terjadinya tindakan yang melanggar norma atau asusila.
''Berkaca dari kasus yang diungkap sepanjang Januari 2017, pasangan tidak resmi ditangkap di penginapan dan sebagian di tempat wisata. Ini membuktikan, penginapan belum menerapkan standar operasional penginapan,'' kata Harianto.
Dia menambahkan, pemilik penginapan hanya melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa melihat status. Pemilik tidak memastikan apakah yang datang menginap pasangan yang sah atau tidak. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PMP2TSP terkait masalah perizinan.***
