Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
Peristiwa
24 jam yang lalu
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
2
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
GoNews Group
21 jam yang lalu
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
3
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
GoNews Group
21 jam yang lalu
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
4
'New Normal', Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
Ekonomi
20 jam yang lalu
New Normal, Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
5
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
GoNews Group
17 jam yang lalu
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
6
Alhamdulilah, dari 25 Orang Pasien Positif Covid -19 di Padang Panjang, 21 Orang Dinyatakan Sembuh
Lingkungan
10 jam yang lalu
Alhamdulilah, dari 25 Orang Pasien Positif Covid -19 di Padang Panjang, 21 Orang Dinyatakan Sembuh
Loading...
Home  /   Berita  /   Umum

Usaha Penginapan di Pessel Tumbuh Pesat, Kesadaran Memiliki Izin Operasional Masih Rendah

Kamis, 02 Februari 2017 11:33 WIB
usaha-penginapan-di-pessel-tumbuh-pesat-kesadaran-memiliki-izin-operasional-masih-rendah Suardi S.

PAINAN-Pertumbuhan usaha jasa penginapan di Kabupaten Pesisir Selatan cukup pesat. Namun perkembangan itu tidak diikuti dengan prosedur perizinan. Banyak penginapan belum mengantongi izin operasional.


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PMP2TSP) Kabupaten Pesisir Selatan, Suardi. S mengatakan, hingga saat ini terdapat lebih kurang 40 penginapan namun hanya sebagian yang memiliki izin.

''Saat ini, izin baru dikantongi oleh hotel, kami meminta agar penginapan sejenis homestay dan wisma untuk mengurus izin,'' katanya.

Beroperasinya penginapan tanpa izin tersebut, menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Harianto, dikhawatirkan tidak ada jaminan terhadap penerapan aturan standar operasional penginapan. Ini bisa membuka peluang terjadinya tindakan yang melanggar norma atau asusila.

''Berkaca dari kasus yang diungkap sepanjang Januari 2017, pasangan tidak resmi ditangkap di penginapan dan sebagian di tempat wisata. Ini membuktikan, penginapan belum menerapkan standar operasional penginapan,'' kata Harianto.

Dia menambahkan, pemilik penginapan hanya melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa melihat status. Pemilik tidak memastikan apakah yang datang menginap pasangan yang sah atau tidak. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PMP2TSP terkait masalah perizinan.***

Editor : Evi Endri
Sumber : Padangmedia.com
Kategori : Umum, Pesisir Selatan

Loading...
www www