Loading...

Pengamat : Pemerintah Harus Memiliki Open Street Map untuk Mengetahui Sistem Informasi Bencana

Pengamat : Pemerintah Harus Memiliki Open Street Map untuk Mengetahui Sistem Informasi Bencana
Ilustrasi (Google)
Sabtu, 10 Desember 2016 18:52 WIB
Penulis: Yusuf Ahmad

MEDAN - Gempa bumi 6,4 pada skala Richter (SR) terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Gempa ini memberikan peringatan penting kepada bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan sistem informasi bencana. Utamanya, terkait mitigasi dan mekanisme tanggap darurat secara cepat dan tepat dengan bantuan teknologi terkini.

Menurut pengamat Teknologi Informasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Informatika (STIM) Sukma, Dian Noviandri, mengatakan, Indonesia harus memiliki big data guna dapat mengetahui sistem informasi bencana. Teknologi big data atau kumpulan data berukuran sangat besar akan membantu untuk menganalisis atau mengolah data untuk keperluan tertentu, seperti membuat keputusan, prediksi, dan lainnya. Big data ini juga sangat membantu inisiatif untuk menyediakan open data dan mendukung mitigasi serta penanganan bencana alam.

“Saat ini open data telah menjadi salah satu alat yang sangat bermanfaat dalam membantu para relawan tanggap darurat. Dengan memberikan informasi geospasial yang terkini dan akurat, program tanggap darurat dan rekonstruksi pascabencaana bisa dilakukan dengan baik. Platform data geospasial semacam Open Street Map, yaitu proyek pemetaan yang bersifat open source memungkinkan untuk memperkirakan tingkat kerusakan dengan cepat, dan memonitor pelaksanaan penanggulangan bencana,” kata Dian kepada GoSumut, Sabtu (10/12/2016).

Dian  mencontohkan, salah satu contoh sistem informasi bencana yang sukses adalah mengantisipasi kedatangan badai Sandy. Pemerintah Kota New York pada waktu itu menerbitkan peta daerah evakuasi yang terbaru di portal open datanya, dan bekerja sama, seperti dengan The New York Times serta Google's Crisis Response Team untuk mengolah dan menggabungkan data dari penampungan, pusat distribusi makanan, dan jalur evakuasi.

Sesudah badai Sandy melanda New York, dilakukan upaya penanggulangan bencana menggunakan teknologi analytics yang dibuat Palantir untuk memprediksi lokasi yang paling memerlukan obat-obatan, makanan, dan pakaian, serta mengoordinasikan usaha untuk mengatasinya.

Ia juga menyebutkan, bahwa kesemrawutan penanganan gempa bumi yang pernah terjadi menunjukkan pentingnya sistem informasi dan ketersediaan peta bencana, yang berbasis sistem informasi geografis (SIG) serta terintegrasi dengan sistem e-government pemerintah daerah.

“Terhambatnya arus informasi di daerah bencana bisa menyebabkan data korban menjadi simpang siur, informasi kebutuhan pengungsi menjadi tidak jelas, tindakan medis terhadap korban terlambat, dan penyaluran bantuan menjadi kalang kabut. Ironisnya, hingga saat ini inisiatif sistem informasi bencana pemerintah daerah sangat terbatas dan ketinggalan zaman.

Sistem informasi bencana alam harus terpadu dengan sistem e-government, yang dibangun pemerintah daerah dan memenuhi ketentuan yang digariskan oleh International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). Dengan empat tahapan, yakni tahap tanggap darurat, tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, tahap preventif dan mitigasi, dan tahap kesiapsiagaan,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala daerah sebagai penanggung jawab penanganan bencana mestinya juga memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan bencana alam. Dukungan sistem informasi pascabencana alam sangat diperlukan untuk memperlancar proses identifikasi korban, juga kerugian materi dan infrastruktur. Dukungan sistem ini pun dapat menjadi suatu pertimbangan pengambilan keputusan guna langkah merehabilitasi pascagempa.

Editor : Arif
Kategori : GoNews Group, Pendidikan, Peristiwa, Umum

Loading...
www www