1 Balita Korban Bom Molotov Greja Samarinda Meninggal Dunia, Ini Tanggapan DPR
Penulis: Muslikhin Effendy
Begitulah sepenggal puisi untuk Intan bocah korban peledakan bom molotov di Greja Samarinda kemarin, Minggu (13/11/2016) pagi. Yang kini sudah tiada dan meninggal dunia.
Untuk kesekian kali bangsa Indonesia menghadapi ujian berat aksi terorisme dalam bentuk pengeboman Gereja Oikumene Samarinda.
Menanggapi soal ini, Khatibul Umam WiranuKetua Departemen Agama DPP Partai Demokrat yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, mengatakan, kejadian ini sungguh sangat memilukan, menyedihkan, menyayat hati.
"Jelas sedih, ini sangat menyakitkan bagi kita bangsa Indonesia, dengan pengeboman ini yang mengakibatkan 1 korban balita meninggal Intan Marbun (3 tahun) dan korban anak-anak lainnya menderita luka bakar," ujarnya, Senin (14/11/2016).
Atas peristiwa ini dirinya sangat mengecam dan mengutuk keras aksi pengeboman Gereja Oikumere Samarinda, yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang tidak berperi kemanusiaan, tidak beradab, dan tidak beragama. "Tindakan mereka bertentangan dengan Pancasila, agama, konstitusi negara serta undang-undang," tukasnya.
Dirinya juga meminta pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk secapatnya memproses hukum bagi para pelaku pengeboman, serta pembuat skenario pengeboman, menghukum mereka seberat-beratnya sesuai undang-undang Anti Terorisme serta undang-undang lain yang berlaku.
"Pelaku dan perencana tindakan pengeboman ini jelas punya motif adu domba antar pemeluk agama yang berbeda, membuat situasi sosial masyarakat saling curiga, dan bisa menciptakan konflik sosial yang lebih luas. Sehinga aparat penegak hukum harus menemukan jejaring, mata rantai kelompok ini secara tuntas, agar tidak terjadi aksi pengeboman di tempat-tempat lain," ujarnya lagi.
Aksi teror yang kembali mengemuka ini menjadi pekerjaan pemerintah yang harus segera dituntaskan. "Tindakan kekerasan dan aksi terorisme yang bersumber dari pemahaman keagamaan yang ekstrem harus dapat diantisipasi oleh pemerintah, dicarikan jalan keluarnya (oleh Kementrian Agama RI khususnya), dan pendekatan persuasif, serta pendidikan keagamaan yang benar, menjadi pilihan yang harus diutamakan oleh pemerintah," pungkasnya. ***
Kategori | : | GoNews Group, Peristiwa, Hukum, Politik |