Terungkap, PT Pelindo Belum Tersentuh Pajak Daerah

PADANG - Kendati beroperasi di wilayah Kota Padang, ternyata PT Pelindo Teluk Bayur dinilai belum memberikan konstribusi pembangunan. Bahkan, di luar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PT Pelindo belum tersentuh pajak daerah. Kondisi ini terungkap saat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Padang tentang pendapatan daerah ke PT Pelindo.

"Perusahaan yang ada di kota ini tentu harus memberikan kontribusi untuk pembangunan Kota Padang. Kita berharap, PT Pelindo Teluk Bayur memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu tujuan kunjungan kita ke sini," ungkap Ketua Pansus I Miswar Djambak, didampingi anggota Pansus I Aprianto, Rafly Boy, Usman Ismail, Amril Amin, dan Ilham Maulana, Jumat (30/9/2016)

Anggota Pansus I Ilham Maulana menjelaskan, saat ini terjadi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pusat, makanya beberapa proyek pembangunan di Kota Padang terhenti sementara. Pansus I mendesak Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) untuk menggali semua potensi PAD, termasuk dari PT Pelindo Teluk Bayur.

Adib Alfikri, Kepala Dipenda Kota Padang mengaku, saat ini potensi PAD di PT Pelindo Teluk Bayur hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain PBB, maka tidak ada PAD yang berasal dari PT Pelindo Teluk Bayur.

"PBB dari PT Pelindo Teluk Bayur sekira Rp849 juta. Lampu Penerangan Jalan tidak bisa dipungut pajaknya karena PT Pelindo Teluk Bayur bukan pabrik atau industri. PT Pelindo Teluk Bayur tidak ada pabrik, mereka hanya melakukan pelayanan jasa" ungkapnya.

Ditegaskan Adib, tidak ada aturan yang mengharuskan PT Pelindo Teluk Bayur dikenakan pajak daerah selain dari PBB. "Pajak apa yang mau kita kenakan, selain PBB?" tanyanya.

Kepala Pelaksana Harian SDM PT Pelindo Teluk Bayur Tatang Purwana ketika dikonfirmasi wartawan usai pertemuan mengatakan, saat ini kontribusi PT Pelindo Teluk Bayur hanya berupa PBB dan CSR (Corporate Social Responsibility, red). Padahal, pihaknya ingin memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Padang.

"Kami sendiri ingin memberikan kontribusi kepada Pemko Padang. Namun, kami masih mencari format yang pas. Kalau pemko membuat Perda (Peraturan Daerah, red) yang mewajibkan BUMN (Badan Usaha Milik Negera, red) wajib memberikan kontribusi, maka kami mungkin bisa menyisihkan laba bersih kami untuk itu," ungkapnya. (agb)