DPRD Dharmasraya Ingatkan Bupati, Agar Mengkaji Ulang Usulan Organisasi Perangkat Daerah

DHARMASRAYA - Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Tarnadi. Wakil rakyat dari Dapil Dharmasraya III itu menilai perangkat daerah usulan bupati terlalu gemuk, namun belum mencerminkan sinkronisasi antara potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. "Dharmasraya ini punya potensi perkebunan luar biasa besar. Setiap kita punya kebun. Akan tetapi dalam perangkat daerah, tidak mencerminkan adanya SKPD yang khusus mengelola perkebunan. Nah ini supaya dapat dijelaskan," katanya.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrasi Perjuangan, Paryanto. Sosok kritis dan vokal ini menilai usulan perangkat daerah yang disampaikan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan terlalu gemuk. Menurutnya, masih adanya kesan bagi-bagi jabatan dalam penyusunan perangkat daerah yang baru. "Lebih baik kita kaji ulang agar postur perangkat daerah betul betul pas dan memenuhi azas keadilan bagi masyarakat," kata wakil rakyat dari Dapil Dharmasraya ini dalam sidang paripurna anggota DPRD Dharmasraya pandangan fraksi tentang organisasi perangkat daerah pada hari Selasa (30/08/2016) di aula DPRD Dharmasraya.
.
Sementara, Suparjo dari Fraksi Restorasi Kebangsaan, mengingatkan agar dalam menyusun perangkat daerah Bupati tidak terjebak dengan pelimpahan urusan dari pusat. Tidak semua pelimpahan urusan harus ditampung dengan satu SKPD. Bisa saja satu SKPD mengelola beberapa urusan yang sinkron. Jangan seperti Dinas Pangan dan Perikanan, kan tidak nyambung," kata Suparjo. Oleh karena itu, Suparjo minta agar rancangan perangkat daerah dikaji kembali.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Amanat Pembangunan, Suardi Ayub memberikan pandangan, agar Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Wabup H. Amrizal Dt. Rajo Medan tidak tergesa-gesa dalam melakukan perombakan perangkat daerah. Lagi pula, sambung Suardi Ayub, kebijakan untuk mengusulkan perangkat daerah terkesan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. "Pusat lagi melakukan pemangkasan anggaran, kita malah menggemukkan perangkat daerah," katanya. Oleh sebab itu ia memberikan jalan keluar agar perangkat daerah disusun lebih ramping namun kaya fungsi.

Wabup H. Amrizal Dt. Rajo Medan menjelaskan, usulan bupati terkait organisasi perangkat daerah sudah melalui kajian yang matang. "Apa yang diusulkan semua didasarkan pada peraturan, perhitungan dan strategi komprehensif, sehingga laju perkembangan daerah dan pelayanan masyarakat di masa datang akan menjadi lebih baik lagi," ujar kader Partai Hanura itu. Kendati demikian, ia sangat menghargai pemikiran para wakil rakyat. Justeru itu, usukan Ranperda pembentukan perangkat daerah ini masih akan dibahas lebih mendalam dengan para wakil rakyat. (***)