Turun Langsung ke Lokasi Kerusuhan, DPR Apresiasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian

JAKARTA - Dalam beberapa minggu terakhir terjadi kerusuhan antar warga dengan melibatkan personil Kepolisian. Seperti bentrokan berdarah di Kepulauan Meranti Riau, pembakaran Mapolsek dan Mapolres di Papua serta Jambi.

Meredam berbagai aksi lanjutan serta menelusuri apa yang terjadi dilapangan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung turun ke lapangan. Atas tindakannya itu, Kapolri mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan termasuk di DPR.

"Saya apresiasi Pak Tito Karnavian yang telah bergerak cepat, terjun langsung sendiri dan sekaligus saya mendukung penuh upaya Polri dalam mengusut tuntas kejadian rusuh berujun bentrok di beberapa daerah," ujar Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan kepada GoRiau.com (GoNews Group), Senin (29/08/2016) di Jakarta.

Terlepas benar atau salah, menurutnya masyarakat diharamkan untuk membakar Kantor Polisi, Mapolsek dan Mapolres.

"Kantor Kepolisian itu merupakan simbol-simbol kenegaraan dan penegakan hukum di republik ini. Saya minta usut tuntas dan jangan ada alasan apapun termasuk HAM dan justifikasi lainnya," tukasnya.

Dirinya juga menyebut, Negara harus hadir dan berani bersikap, kan terbukti sekali lengah dalam seminggu sudah 3 markas polisi dibakar dan diamuk masa. "Beri sanksi yang tegas agar masyarakat tahu sesalah apapun polisi jangan sampai merusak kantor maupun markasnya, karena itu simbolisasi hadirnya negara di bidang penegakan hukum," tambah Arteria Dahlan.

Arteria juga berpesan, agar Polri juga mawas diri dan introspeksi mendalam. "Saya heran kejadian ini kok terjadi dimasa Pak Tito, yang menurut hemat saya, beliau adalah salah satu figur terbaik polri yang dimiliki saat ini. Pak Tito itu cerdas tegas tapi humanis, kok tidak terlihat dan menular sampai ke bawah," tandasnya.

Untuk itu kata dia, seandainya ada terbukti kesalahan anggota, entah itu aksi eksesif yang mengatasnamakan penegakan hukum, Kapolri wajib memberi sanksi tegas ke anggota yang terlibat, bahkan ke Kapolresnya kalau perlu.

"Kalau perlu copot Kapolresnya, dikarenakan tidak mampu mengendalikan anggota melakukan gakkum yang profesional, tidak hanya disanksi administratif, proses hukum baik internal maupun pidananya dijalankan," pintanya.

Selain itu dirinya juga sangat menyayangkan kejadian tersebut disaat DPR, Kemendagri dan pemerintah ingin mengembalikan Polri sebagai Polisi Pejuang, yang tidak hanya dekat dengan rakyat, juga menjadi bagian dari perjuangan rakyat, sekaligus pelindung dan pelayan rakyat.

"Polisi harusnya sadar, karena Polri tidak bisa kuat dan hebat tanpa bersekutu dengan rakyat, maka mulailah jadikan rakyat menjadi sahabat. Tunjukkan bahwa Polri bukan kuda tunggangan pemegang kapital. Saya yakin dibawah kepemimpinan Pak Tito Polri pasti bisa dan semakin hebat," tandasnya.

Arteria juga berpesan agar Kapolri terus bersafari ke daerah, guna memastikan pola dan gaya kepemimpinannya dipahami oleh seluruh anggota, sekaligus merestorasi pola penanganan kamtibmas dengan masyarakat.

"Hubungan polri dengan masyarakat perlu diubah, tidak eksesif melainkan menjadikan masyarakat sebagai mitra dan begitu pula sebaliknya," pungkasnya. (***)