Dihadapan 5 Menteri, Darmin Sindir Kebakaran Hutan Tak Pernah Beres dan Lokasinya Itu-itu Saja

JAKARTA - Merasa jengah dengan persoalan kebakaran lahan serta kabut asap yang sering terjadi dan tak kunjung ada penyelesaian, Menko Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis (11/08/2016).

Rencananya, hasil rapat tersebut bakal dibawa pada saat rapat terbatas bersama Presiden Jokowi.

Menurut Menko Darmin, setiap kali terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, pemerintah terkesan tidak mampu segera memadamkannya.

"Pembahasan soal pencegahan kebakaran ini penting. Karena setiap kali kebakaran sudah terjadi, kita enggak sanggup cepat memadamkannya, kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Kamis (11/08/2016).

Selanjutnya mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menyebut data karhutla dalam 18 tahun terakhir adalah mayoritas terjadi pada lahan gambut. Dan Kini, kebakaran juga terjadi di lahan gambut, melahirkan kabut asap tebal yang mengganggu kesehatan serta kegiatan ekonomi masyarakat.

"Anehnya, kebakaran terjadi di daerah itu-itu saja. Sebaran hot spot atau lokasi kebakaran, cenderung terjadi di daerah yang sama, seperti Riau, Sumsel dan Kaltim," sindir Darmin.

Menurutnya, upaya pencegahan kebakaran harus melibatkan seluruh pihak yang terkait. Baik pemerintah pusat, swasta, pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta masyarakat.

"Kalau perlu masyarakat internasional dapat terlibat dalam program pencegahan kebakaran. Sebab kalau kita berhasil mencegah kebakaran, emisi karbon akan lebih baik dan dunia turut menikmatinya," tandas Darmin.

Hadir dalam rakor ini adalah 5 Menteri. Kelimanya adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga terkait. (***)