Upayakan Kehadiran Presiden Joko Widodo: Kemenhan Pastikan Kegiatan HBN Terpusat di Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA--Kementrian Pertahanan RI memastikan diri bakal terlibat menyiapkan berbagai agenda kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bela Negara (HBN) di Kabupaten Limapuluh Kota, 19 Desember mendatang. Menurut wacana, kegiatan HBN 2016 di Limapuluh Kota bakal dipusatkan di GOR Singa Harau, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, ketika melakukan diskusi terbatas bersama Bagian Humas Setkab di Kantor Bupati setempat, Selasa (9/8). Ferizal menyebut, pada peringatan HBN di Limapuluh Kota, Kementerian Pertahanan bakal memboyong Presiden RI, Joko Widodo. 

"Saya beberapa waktu lalu sudah konsultasi dengan Direktur Bela Negara Ditjen Pothan, Kementrian Pertahanan RI, Bapak Laksamana Pertama TNI M Faisal di Jakarta. Beliau menyanggupi, untuk terlibat langsung dalam persiapan serta penyelenggaraan HBN di Limapuluh Kota," sebut Wabup Ferizal Ridwan. 

Direktur Bela Negara, Laksamana Pertama TNI M Faisal, dikatakan Ferizal, juga berjanji akan mengupayakan kedatangan Presiden Jokowi ke Limapuluh Kota. Oleh sebab itu, Kemenhan meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Limapuluh Kota, bisa segera mempersiapkan baik skedul, tempat, maupun anggaran kegiatannya.   

Selain membicarakan persiapan kegiatan HBN dengan Kemhan, Pemkab Limapuluh Kota, lanjutnya, juga sudah menyiapkan bermacam agenda, mulai dari upacara gabungan/apel nasional, atraksi Bela Negara dan pameran di GOR Singa Harau. Kemudian juga ziarah ke makam pahlawan PDRI di Lurah Kincia, Situjuahbatua, hingga kunjungan ke Monumen Nasional PDRI di Koto Tinggi, Gunuang Omeh.  

Sebanyak 15.000 satuan khusus, forum relawan, serta generasi muda bela negara, akan terlibat dalam kegiatan ini. Satuan ini terdiri dari unsur TNI/Polri, Karang Taruna hingga OKP. Ferizal mengharapkan, jika agenda HBN di Limapuluh Kota mendapat perhatian pusat, maka daerah basis perjuangan PDRI, kelak akan diperhatikan dari segi pembangunan. 

"Setidaknya, kita nanti bisa pula menagih dan menuntut kompensasi terkait pembangunan di daerah-daerah basis PDRI. Sebab, bagaimana pun, Limapuluh Kota serta beberapa daerah lain di Sumbar termasuk daerah basis perjuangan, basis pertahanan serta mata rantai berdirinya negara Indonesia. Ini harus kita manfaatkan, agar cita-cita para pahlawan dari daerah ini bisa terwujud," sebutnya.***