Ketua Fraksi Nasdem, Mailinda Rose: Ada Konspirasi Jahat di DPRD Padang

PADANG - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Padang, Mailinda Rose menyebut Sidang Paripurna dalam rangka memperingati hari jadi kota Padang yang ke-347, Minggu (7/8/2016) ilegal atau tidak sah. Menurutnya, undangan tanpa bubuhan tanda tangan Ketua DPRD Padang Erisman, telah menurunkan wibawa lembaga DPRD. Bahkan, lebih jauh, Rose memandang ini adalah bentuk konspirasi jahat oleh oknum anggota dewan sendiri. 

"Erisman masih Ketua DPRD dan seharusnya yang menandatangani itu ya Erisman. Lagipula, Erisman berada di Padang pada saat itu. Kok bisanya Asrizal yang hanya Wakil Ketua I menandatangani undangan tersebut," kata Mailinda setengah bertanya, kepada GoSumbar.

Diceritakannya, saat ini marwah lembaga DPRD Padang dirusak oleh oknum anggota dewan yang menginginkan kekuasaan dengan melabrak aturan main yang ada. Dia mencontohkan, bubuhan tanda tangan Asrizal sebagai Wakil Ketua I di undangan sudah melanggar aturan main karena yang berhak menandatangani adalah Ketua DPRD Erisman.

Kemudian, Rose juga menyebutkan usulan nama Benny Wendry, tokoh masyarakat peraih penghargaan yang ditandatangani Wakil Ketua Wahyu Iramana Putra tanpa melalui proses yang benar melanggar tata tertib dewan.

"Karena membawa nama lembaga DPRD, maka usulan nama tersebut harus melalui mekanisme rapat pimpinan dan kemudian diparipurnakan. Tidak bisa Pak Wahyu langsung main tanda tangan karena dia bukan Ketua DPRD Padang," tegas Mailinda Rose.

Dengan tegas Mailinda Rose menyatakan, ada konspirasi jahat di DPRD Padang dengan tujuan kepentingan tertentu. Untuk itu, lanjutnya, sikap Fraksi Nasdem tetap netral dan tidak terpengaruh dengan konspirasi tersebut

Pantauan GoSumbar, saat Sidang Paripurna Istimewa berlangsung, Mailinda Rose mengajukan interupsi pada pimpinan sidang, Ketua DPRD Padang, Erisman. Mailinda pun walk out (WO) walaupun tidak dinyatakan secara resmi pada pimpinan.

Pada kesempatan itu, Mailinda juga mengkrtitik sikap Sekretaris Dewan Ali Basar soal tanda tangan undangan. Dijelaskannya, Sekwan yang mengatur administrasi harusnya mengkoordinasikan kepada Ketua DPRD Erisman.

Sikap Sekwan yang seolah-olah melanggar etika dinilai Mailinda sebagai bentuk pembangkangan terhadap lembaga DPRD. "Walikota harus mengevaluasi kinerja Sekwan yang menyebabkan kekisruhan ini. Kalau perlu, walikota sudah saatnya mengganti Sekwan," pungkasnya. (agb)