BPS Rilis Indeks Demokrasi Indonesia, Sumbar Berada Dibawah Angka Nasional
Kepala BPS Provinsi Sumbar Dodi Herlando di Padang menyebutkan, secara nasional, IDI 2015 masih belum memuaskan, karena masih dibawah angka 80.00. Apalagi di Sumbar, meski angkanya naik, tapi masih berada dibawah rata-rata nasional.
Disebutkan Dodi, pengukuran angka IDI ini dilakukan tiga aspek, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi. Ketiga aspek ini, diukur dalam 11 variabel dengan 28 indikator.
"IDI bukan ukuran kinerja pihak/satu instansi tertentu. Tapi hasil menyeluruh merupakan gambaran interaksi komunal/komunitas dalam wiayah satu waktu," tegas Dodi.
Pengukuran ini, sambung Dodi, sudah dimulai sejak tahun 2009, yang dilakukan BPS bekerjasama dengan Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas dan UNDP. Penentuan angka IDI dilakukan tim ahli yang terdiri dari Prof Maswardi Rauf (UI), Prof Musda M (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Abdul Malik Gusman (Univ Paramadina) dan Dr. Syarif Hidayat (LIPI).
Pada intinya, IDI dikeluarkan guna mengukur demokrasi di Indonesia, dalam rangka mengelola keberagaman untuk suatu yang konstruktif.
Untuk itu, kata Dodi, angka ini harus dilihat secara komprehensif dan jangan dutafsirkan secara parsial, item perirem variabel dan indikator yang diukur. Bisa saja variabel yang diukur memberikan angka menurunkan nilai dan bobot, tapi di tengah masyarakat tidak dipermasalahkan, seperti anjuran atau kewajiban berbusana muslim. (***)
Editor | : | Calva |
Kategori | : | Politik, GoNews Group, Sumatera Barat |