Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
20 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
21 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
20 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
19 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
5
Tekad Bangkit Super Elang Jawan Raih Tiga Poin
Olahraga
19 jam yang lalu
Tekad Bangkit Super Elang Jawan Raih Tiga Poin
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
18 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
https://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Bahas Penanganan Vaksin Palsu, Siang Ini Lintas Kementerian Akan Sambangi Komisi IX DPR

Bahas Penanganan Vaksin Palsu, Siang Ini Lintas Kementerian Akan Sambangi Komisi IX DPR
Anggota Komisi IX DPR RI, Partaonan Daulay. (istimewa)
Kamis, 14 Juli 2016 11:13 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Berkenaan dengan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan lintas Kementerian dan lembaga terkait penanganan vaksi palsu yang akan dilakukan pukul 14 nanti, ada beberapa hal pokok yang perlu dijawab oleh pemerintah, khususnya kementerian kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR daerah pemilihan Sumatera Utara Saleh Partaonan Daulay kepada GoNews.co, Kamis (14/07/2016) melalui sambungan telephone.

Hal-hal pokok tersebut kata Daulay, pertama, pemerintah dapat menjelaskan isi kandungan vaksin palsu yang sudah beredar dan dipakai masyarakat. "Bersamaan dengan itu, diperlukan juga jawaban terkait tingkat keberbahayaan kandungan vaksin itu bagi anak-anak yang diimunisasi," jelasnya.

Kedua sambung Daulay, pemerintah diharapkan dapat membuka secara transparan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memakai vaksin palsu. "Perlu juga penjelasan tambahan apakah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menggunakannya secara tidak sengaja atau sengaja," tukas dia.

Adapun yang ketiga menurutnya, pemerintah diharapkan dapat mengungkapkan secara terbuka tentang jaringan produksi, distribusi, dan seluruh orang yang terlibat dalam peredaran vaksin tersebut. Termasuk di dalamnya jika ada kemungkinan paramedis, staf administrasi, bahkan kalau perlu petugas kebersihan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Dan yang keempat, pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan atas ditegakkannya hukum secara adil kepada mereka yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. "Dengan begitu, kasus serupa diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Kelima, pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa peredaran vaksin palsu dapat dihentikan dalam waktu dekat. Penjelasan yang diperlukan tentu terkait dengan bagaimana cara pemerintah menghentikannya sehingga kepercayaan masyarakat dapat dikembalikan," beber dia.

Adapun yang ke enam, pemerintah juga diharapkan dapat menjelaskan secara baik terkait penanganan yang akan dilakukan pada anak-anak yang kebetulan telah diimunisasi dengan vaksin palsu. "Ini menjadi penting mengingat wacana vaksin ulang masih menjadi perdebatan di masyarakat," pungkas Politisi Partai Amanat Nasional itu. (***)

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/