Dewan Pendiri Partai Gerindra Sebut Ketua DPC Padang Tidak Transparan

PADANG - Beberapa orang yang menyebut dirinya Dewan Pendiri Partai Gerindra Padang menilai kepemimpinan Afrizal selaku Ketua DPC tidak lagi dapat dipercaya. Dewan Pendiri yang dikomandoi mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang Firdyzon Idrus menyebut Afrizal tidak transparan dalam pengelolaan keuangan partai.

"Selama Afrizal menjabat Ketua DPC Gerindra Kota Padang, dana pembinaan yang berasal dari pemerintah tidak jelas ujung pangkalnya. Hal ini berbeda ketika saya memimpin Partai Gerindra Kota Padang. Dana pembinaan tersebut saya ke PAC-PAC," tegas Firdyzon pada jumpa pers dengan wartawan, Selasa (12/7/2016), bertempat di salah satu pusat kuliner di kawasan GOR H Agus Salim Padang.

Kurang adanya transparansi Afrizal terkait dana pembinaan sebesar Rp102 juta, sangat disayangkan Firdyzon. Menurutnya dana sebesar itu cukup untuk melakukan pembinaan bagi kader dalam membesarkan Partai Gerindra.

Mosi tidak percaya terhadap Afrizal disampaikan delapan PAC yaitu, Koto Tangah, Pauh, Kuranji, Lubuk Kilangan, Bungus Teluk Kabung, Padang Utara, Padang Barat dan Padang Selatan. "Kami dalam waktu dekat akan mengambil alih kantor DPC Gerindra Kota Padang," kata Jack Khaidir yang mengaku sebagai Koordinator PAC-PAC yang akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Afrizal

Sementara mantan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Padang, Fahrizal mengaku prihatin dengan kondisi DPC Partai Gerindra Kota Padang saat ini. Dikatakannya, apabila kisruh ini tidak segera diselesaikan, sulit bagi Partai Gerindra untuk memenangkan pemilu 2019.

"Kisruh berkepanjangan ini akan berdampak negatif bagi partai. Ini nantinya juga berpengaruh untuk memenangkan Prabowo pada pilpres 2019," ungkap Fahrizal.

Fahrizal berharap, cakar-cakaran antara anggota fraksi dan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Padang segera berakhir dan kondisi di tubuh partai serta fraksi segera membaik.

"Perjuangan kami waktu jadi pengurus berhasil mendudukan dua orang kader di DPRD Kota Padang. Sekarang, setelah Partai Gerindra menjadi pemenang pemilu di Kota Padang dan berhasil mendudukan enam orang kader di DPRD Kota Padang, kok malah cakar-cakaran," tegasnya.

Muzni Zen, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang dan juga anggota Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Kota Padang mengaku sudah sering memberikan masukan kepada Afrizal selaku Ketua DPC Partai Gerindra. Ia mengaku sering mengingatkan pengurus DPC Partai Gerindra agar bekerja sesuai AD/ART partai.

"Saya melihat komunikasi yang kurang, apalagi dengan pendiri partai. Saya belum pernah melihat pengurus DPC duduk bersama dengan pendiri partai. Kedepan saya berharap, kita seayun selangkah. Kami yang berenam di DPRD Kota Padang kompak dan solid pula," cakap Muzni Zen.

Muzni Zen juga menyayangkan tidak adanya plang merek partai pada tingkat PAC. Padahal, dana pembinaan partai sudah ada, namun tidak digunakan untuk pembinaan partai.

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang Afrizal menegaskan, tidak ada istilah pendiri partai di Kota Padang. Menurutnya, pendiri partai itu adanya di pusat, nama dan nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk, red) mereka tercantum pada akta pendirian partai.

"Kalau mereka pendiri, apakah ada nama dan nomor KTP mereka tercantum pada akta pendirian partai. Kalau mereka mengaku mantan pengurus, itu baru benar," ujar Afrizal didampingi oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Padang Eko Muhardi, Wakil Ketua Bidang OKK Budi Syahrial, Koordinator Kecamatan Koto Tangah Aznul, dan Sekretaris PAC Kecamatan Padang Barat Hanif Bakri.

Dikatakan Afrizal, mengenai dana pembinaan partai yang mereka pertanyakan, dana itu sampai saat ini masih berada di rekening partai, namun tidak bisa ditarik karena Erisman selaku Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Padang tidak mau menandatangani slip penarikan.

"Dana itu masih ada di rekening partai. Jangan PAC, DPC saja tidak menikmati dana tersebut, karena Erisman tidak mau menandatangani slip penarikan dana itu. Tanda tangan saya selaku tidak bisa berlaku, jika Erisman sebagai Bendahara tidak menandatangani," ungkapnya. (agb)