Soal WNI Yang Disandera Abu Sayyaf, Ini Saran Gp Ansor dan Banser ke Pemerintah

JAKARTA - Kasus penyanderaan yang dilakukan kelompok pemberontak Abu Sayyaf di Filipina terhadap Warga Negara Indonesia, sudah terjadi yang kesekian kalinya.

Menyikapi hal tersebut Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) kembali menyarankan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri, untuk segera mengambil langkah-langkah penyelamatan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua PP GP Ansor Benny Rhamdani kepada GoNews.co, Selasa (28/06/2016) siang.

"Yang pasti kita menyarankan, agar Pemerintah Indonesia lebih meningkatkan kerjasama secara insentif dengan berbagai negara tetangga, khususnya Filipina dan terutana jalur lalu lintas perdagangan ekonomi melalui laut," ujar Benny.

Hal tersebut kata dia, agar menjadi tanggung jawab bersama. "Lah kita ini diakui atau tidak masih banyak kekurangan disana sini, apalagi wialayah laut kita juga dibatasi. Jadi diluar 12 mil itu sudah menjadi wilayah internasional, yang menjadi tanggung jawab antar negara," tukasnya.

Kedua kata dia, pemerintah juga harus lebih meningkatkan peran TNI khususnya Angkatan Laut (AL) guna mengawal perairan yang menjadi zona perdagangan. "Tujuanya tentu agar setiap masyarakat Indonesia di perairan mendapatkan jaminan keamanan negara," imbaunya.

Dengan demikian maka pemerintah membuktikan, bahwa negara hadir untuk masyarakat. "Yang ketiga pemerintah juga harus menyiapkan orang-orang khusus yang gunanya tentu sebagai mediator, supaya tidak terjadi pengalaman pembebasan 10 WNI beberapa waktu yang lalu, dimana semua saling klaim dan terkesan melemahkan negara," tegasnya.

Pemerintah kata Benny, dalam membentuk satgas khusu ini juga harus melibatkan beberapa pihak. "Jadi bukan hanya TNI saja," katanya.

"Sikap kami di PP Ansor dan Banser sangat menyayangkan sekali atas kejadian penyanderaan tersebut," timpalmya.

Menurutnya, pemerintah juga harus dan wajib meminta ketegasan pihak Filipina. "Kita harus mengkritisi, peristiwa penyendaraan WNI ini sudah berulang ulang kali. Dikiranya dengan kejadian pembebasan 10 WNI sudah yang terakhir, namun faktanya masih terjadi, dan ini bukti keteledoran dan dikiranga 10 wni adalah terakhir. Tapi nyatanya kita kecolongan dan berulang ulang kejadian seruapa, ini membuktikan bahwa pemerintah harus serius.

"Jadi sekali lagi Indonesia wajib meminta ketegasan pemerintah Filipina, karena masyarakat sana ke indonesia aman-aman saja kok, kenapa giliran warga Indonesia yang kesana malah tidak aman," ujarnya lagi.

Kalau ada yang beranggapan bahwa TNI kita lemah dan tidak menjaga perairan, kata Benny, tidak adil jika hanya menyalahkan korps TNI.

"Begini ya, memang bener, TNI ditugaskan untuk menjaga keutuhan NKRI, baik darat, udara maupun laut. Tidak fair jika kita menyalahkan mereka. Kita selalu menuntut mereka menjaga lautan yang begitu luas. Namun ketika kita bicara sarana dan prasarana yang dibutuhkan tentara kita, memang faktanya belum memadai," ujarnya.

Jadi kata Benny, inilah yang menjadi tantangan bagi DPR dan Pemerintah. Karena menurut dia, dengan anggaran yang ada saat ini, TNI juga akan kuwalahan. "Dengan sarana prasarana yang ada, itu sangat tidak memadai, lagi-lagi disini persoalanya adalah anggaran. Kalau kita bicara kapal patroli, jumlahnya juga kurang, apalagi tekhnologinya. Disinilah peran DPR dan Pemerintah untuk memikirkan semua kebutuhan strategis merek," ujarnya.

Ditanya apakah Banser dan Ansor akan turut serta dalam pembesan ini, Senator asal Sulawesi Utara ini mengaku tetap memberikan kepercayaan kepada negara yang memiliki instrumen untuk menjaga warganya. "Saya yakin jika dikerjakan dan pemerintah singguh-sungguh, para sandera bisa kita bebaskan tanpa harus membayar tebusan. Jadi Ansor dan Banser sifatnya hanya bersiap, siaga dan bersedia. Jika memang darurat dan kita dibutuhkan ya kita sangat siap," tukasnya.

"Aplagi kita juga punya pasukan khusus Banser Maritim yang pada saat pengukuhan juga hadir Letnan Jenderal Nono Sampono. Jadi pada intinya Banser siap menjaga kedaulatan NKRI," pungkasnya. ***