Wwwoooowwww, Kok Bisa Biaya Kesehatan Keluarga Anggota DPRD Padang Dibebankan ke APBD?

PADANG - Memang enak jadi anggota DPRD Padang. Selain melakukan kunjungan kerja setiap pekannya tanpa sasaran kinerja yang jelas, wakil rakyat tersebut juga mendapat fasilitas general Chek-Up. Masalahnya muncul, ketika pemeriksaan kesehatan keluarga anggota dewan juga dibebankan pada keuangan daerah.

Tak tanggung-tanggung, dalam lembaran pengesahan anggaran tersebut, Sebanyak 180 orang terdaftar ,jadi dari 45 anggota dewan, masing-masing mendapat jatah 4 orang (anggota dewan tambah tiga orang anggota keluarga- red) dengan anggaran Rp 2,5 juta per orang sekali Cek Up.

Lembaran pengesahan anggaran daerah tersebut ditanda-tangani pejabat pengelolan keuangan daerah Syahrul dan Sekwan DPRD Padang Ali Basar. kegiatan General Check Up Anggota DPRD Kota Padang dalam periode 01 Januari hingga 31 Desember 2016 yang diambil dari APBD dengan anggaran sebesar Rp 451.700.000.00.-pertahun.

Ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Ali Basar melalui selulernya, yang bersangkutan enggan mengangkat telepon. Sekedar informasi, Ali Basar saat ini tengah berada di luar provinsi sedang mengikuti kunker Pansus anggota dewan.

Dianggarkannya tiga orang anggota keluarga anggota dewan melalui APBD menjadi persoalan tersendiri. Hal in bertentangan dengan moto kegiatan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kesehatan lembaga perwakilan rakyat.

Dari informasi yang di diperoleh anggota DPRD Padang beserta keluarga dapat jatah menjalani General Cek Up. Sebanyak 180 orang terdaftar ,jadi dari 45 anggota dewan, masing-masing mendapat jatah 4 orang (anggota dewan tambah tiga orang anggota keluarga- red) dengan anggaran Rp 2,5 juta per orang sekali Cek Up.

Wakil Ketua DPRD Padang, Asrizal membenarkan adanya anggaran pemeriksaan kesehatan bagi keluarga anggota dewan. Disebutkan Asrizal, pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan di RS BMC Padang. Menurutnya, dia tidaqk mengambil program General Chek-Up karena sudah memiliki asuransi sendiri.

Pengamat Kebijakan Publik Eka Vidya Putra mempertanyakan dasar hukum biaya pemeriksaan keluarga anggota dewan dibebankan pada keuangan daerah. Akademisi dari Universitas Negeri Padang ini memaklumi soal adanya asuransi kesehatan anggota DPRD Padang beserta keluarga. Namun, kalau biaya pemeriksaan kesehatan keluarga anggota dewan dibebankan ke APBD ini adalah suatu pemborosan.

"Harus ada penjelasan dari DPRD Padang terkait hal ini. Kalau tidak segera dijelaskan tentu akan memunculkan asumsi negatif dari publik," tegas alumni Unand, Rabu (22/6/2016).

Dikatakan Eka, seharusnya yang mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan adalah orang yang bekerja. Artinya, anggota keluarga anggota dewan tidak perlu diberi fasilitas demikian.(agb)