Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usai Operasi Cedera Lutut, Dua Pemain PSIS Jalani Fisioterapis
Olahraga
24 jam yang lalu
Usai Operasi Cedera Lutut, Dua Pemain PSIS Jalani Fisioterapis
2
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
19 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
https://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77
Home  /  Berita  /  Pemerintahan
Buka Musrenbang Penyusunan RPJM 2016-2021

Irfendi: Rencana Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan

Irfendi: Rencana Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan
Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi beri sambutan pembukaan Musrenbang penyusunan RPJMD 2016 2021.(humas liko)
Jum'at, 10 Juni 2016 05:41 WIB
Penulis: Tri Nanda
LIMAPULUH KOTA--Bupati Limapuluh Kota meminta stakeholder pemkab khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dapat mengkaji seara matang, setiap perencanaan di RPJMD sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat. Perencanaan terhadap tahapan-tahapan kegiatan pemerintah harus sinkron dengan pusat serta visi-misi kepala daerah.

"Selain dengan pemerintah pusat, penyusunan RPJMD 2016-2021 kita juga harus sinkron dengan apa yang sudah menjadi visi-misi kepala daerah. Sebab, apa pun yang menjadi visi-misi kami, ini menjadi janji sakral kami selaku kepala daerah, untuk mewujudkannya ke masyarakat," kata Irfendi dalam sambutannya, di hall Sago Bungsu Tanjung Pati, Kamis (9/6). 

Selain Irfendi, hadir dalam Musrenbang tingkat kabupaten itu, Wakil Bupati Ferizal Ridwan, Sekdakab Yendri Tomas, Ketua DPRD Safaruddin Dt Bandaro Rajo. Kemudian juga unsur Forkominda, diantaranya Kajari Payakumbuh, Hasbih, Kapolres AKBP Bagus Suropratomo, Dandim 0306 Letkol Inf Heri Sumitro, serta kepala Pengadilan Negeri Payakumbuh. 

Rapat musrenbang yang diprakarsai Bappeda ini, juga turut dihadiri seluruh Kepala SKPD, LSM, hingga perwakilan masyarakat. Irfendi menyebut, dalam penyusunan rencana pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan saran, kritik serta masukan dari seluruh unsur. 

Adapun, bagi para perangkat kerja SKPD nantinya diminta dapat melaksanakan realisasi kegiatan secara transparan, adil, sesuai azaz manfaat dan tidak melanggar aturan. RPJMD mendatang, kata Irfendi, harusnya dapat memberikan penguatan terhadap program kemasyarakatan di segala bidang. 

"Saya ingin, pembahasan rencana pembangunan ini tidak hanya sekedar retorika, tetapi benar-benar menyentuh segala kebutuhan kita, utamanya masyarakat. Tolong masukkan semua potensi daerah kita. Supaya jelas, apa-apa saja indikator yang bisa nanti dilakukan. RPJMD ini nanti harus terealisasi dengan baik, demi kesejahteraan seluruh masyarakat kita," harapnya. 

Putra Simalanggang itu juga menekankan, agar para aparatur atau pejabat daerah dapat memperbaiki serta merubah minsed berfikir, agar dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Para aparatur nantinya diminta tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi harus turun tangan menjemput bola dan melakukan sosialisasi. 

Tak hanya itu, aparatur diminta memberi penguatan kepada daerah terendah, seperti nagari dan jorong, disamping menghilangkan sikap ego sektoral. "Yang jelas, melalui Musrenbang ini saya ingin ada konsep yang jelas. Bagaimana seluruh program kegiatan kita bisa terarah ke depannya. Jangan asal kopi paste. Jika tujuannya jelas, hasilnya juga akan jelas," paparnya. 

Adapun Wabup Ferizal Ridwan mengatakan, RPJMD merupakan wujud realisasi dari visi-misi kepala daerah ke depan. Penyusunan rancangan pembangunan, katanya, harus dilakukan secara teliti, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Baik dengan aturan perundang-undangan (UU), peraturan pusat (Perpres, Permen) serta peraturan daerah (Perda). 

"Sebagai kepala daerah ini perlu saya ingatkan kepada stake holder kita, khususnya di Bappeda. Setiap program kegiatan yang kita sedang jalani, ini harus sinkron. Minta masukan semua unsur, jika ada yang merasa diragukan. Baik secara aturan dan payung hukumnya. Sebab, rencana pembangunan (RPJMD) adalah wujud langkah kita ke depan," sebut Buya Feri. 

Senada dengan Bupati, Ferizal dalam kesempatan itu juga turut menyoroti masalah kompetensi pejabat serta kedisiplinan dan etos kerja para aparatur yang dinilai masih rendah. Kemudian juga, persoalan ketertiban administrasi dan data-data yang masih banyak terjadi kesalahan. 

"Saya ingatkan, saat ini paradigma publik terhadap pemerintah tidak lah sama dengan pemerintah zaman dulu. Jika dulu pemerintah cenderung disanjung, dipuji. Tapi sekarang lebih banyak dicaci dan dihujat. Oleh karena itu, kita harus terus berbenah, merubah minsed dan pola pikir," tegasnya.***

Editor:M.Siebert
Kategori:Pemerintahan, GoNews Group, Limapuluh Kota
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77