Hidayat Nur Wahid: Laporan BPK Ini Kan Masih Dugaan, Jangan Rame Dulu Deh

JAKARTA- Wakil Ketua MPR Ri, Hidayat Nur Wahid lebih bijak dalam menanggapi soal temuan anggaran Kunjungan Kerja Anggota DPr yang diduga fiktif.

Hidayat pun menghimbau agar masyarkat dan seluruh yang terkait dengan persoalan ini untuk sabar terlebih dahulu, karena menurutnya, laporan BPK masih berstatus dugaan.

"Yang pertama , dari pihak BPK menyampaikan itu masih dugaan . Nomor dua itu juga masih akan diteliti lebih lanjut Apakah memang benar begitu? Apakah itu hanya karena belum dilaporkan? Atau kawan-kawan belum sempat melaporkan misalnya, ataukah mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki, tapi intinya sabar dululah, kan Ketua BPK juga belum menyampaikan secara resmi ke DPR," terang Hidayat kepada GoNews Group, Jumat (13/05/2016) di Komplek Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta.

Menurut HNW, permasalahan atau temuan ini belum bersifat final atau resmi. "Jadi harus dipahami terlebih dahulu, jangan seolah-olah terjadi perampokan keuangan negara , karena sekali lagi itu yang perlu dilakukan pembuktian dan dilakukan kompilasi yang lebih detail lagi, tapi apapun ceritanya, Ini adalah sebuah pengingatan kepada rekan-rekan saya di DPR agar kita melaksanakan reses sebagaimana mestinya," tukasnya.

Masih menurut HNW, kalau anggota DPR melakukan reses atau kunjungan kerja, paling tidak mestinya ada 15 kali pertemuan dengan konstituen , dengan segala bentuk kegiatannya dan kemudian dilaporkan. "Pada intinya ada koordinasi, tidak semaunya dewe," ujarnya.

Dan khususnya di PKS kata HNW, pihaknya sudah mentradisikan selalu membuat laporan. "Ketua Fraksi juga sudah membuat press rilis kepada rekan-rekan dan rekan-rekan sudah mendapatkannya, meski kita akan mentaati apa yang menjadi ketentuan reses, apa yang jadi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan reses itu sendiri," ujarnya lagi.

Ketika ditanya apakah PKS juga menerima surat dari Sekjen, HNW mengatakan semua fraksi menerima.

"Semuanya, semua fraksi disurati , ya kalo merujuk kepada press release dari Ketua Fraksi PKS, itu kan berarti sudah diterima . Seluruh fraksi diundang eh apa, disurati karena itu adalah satu hal yang wajar dilakukan oleh BPK karena beliau akan melakukan auditing pada bulan Mei-Juni uditing , eh maaf hasil Auditing itu akan disampaikan ke DPR," ujarnya.

Oleh karena itu kata HNW, mereka (BPK,red), ingin mendapatkan laporan-laporan dan data-data. "Ya wajar saja, itu satu hal yang memang tugas BPK untuk melakukan audit dan tugas dari seluruh lembaga negara bukan hanya DPR menurut saya, yang juga harus memberikan laporan sejenis," tukasnya.

Dan mestinya kata HNW, BPK juga harus menyampaikan bagaimana posisi dari lembaga-lembaga negara yang lain , karena kalau terkait masalah mempergunakan uang negara.

"Itu seluruh lembaga negara mempergunakannya, BPK harus memperlakukannya sama, sampaikan juga apa yang terjadi dengan lembaga-lembaga negara yang lain," pungkasnya. ***