Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Peristiwa
19 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
2
Awalnya Nantang Netizen, Kini Denny Siregar Nuntut Telkomsel gegara Data Pribadinya Tersebar
Politik
4 jam yang lalu
Awalnya Nantang Netizen, Kini Denny Siregar Nuntut Telkomsel gegara Data Pribadinya Tersebar
3
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
4 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
4
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
Kesehatan
4 jam yang lalu
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
5
Ekspor Benur Lobster Dibuka, Fahri: Lobster Bisnisnya Nelayan Miskin
Politik
4 jam yang lalu
Ekspor Benur Lobster Dibuka, Fahri: Lobster Bisnisnya Nelayan Miskin
6
Implementasi 'New Normal' Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
GoNews Group
2 jam yang lalu
Implementasi New Normal Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
Loading...
Home  /   Berita  /   Pemerintahan

Wakil Ketua DPRD Padang, WIP: Perda Bantuan Hukum Belum Maksimal

Wakil Ketua DPRD Padang, WIP: Perda Bantuan Hukum Belum Maksimal
Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra saat melakukan kegiatan sosialisasi bantuan hukum, Selasa (26/4/2016).
Selasa, 26 April 2016 18:30 WIB
Penulis: Agib M Noerman

PADANG - Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menyebut warga miskin belum mendapat bantuan hukum meskipun Perda No.2 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah disahkan. Kurangnya sosialisasi merupakan faktor utama permasalahan ini. 

"Belum siapnya regulasi yang jelas pada Bagian Hukum Pemko Padang menjadi kendala. Untuk itu, tahun 2016 regulasinya disiapkan secara maksimal," kata Wahyu Iramana Putra reses masa sidang I di aula MAN 2, Selasa (26/4/2016).

Disebutkan Wahyu, ke depan sebelum mendapat bantuan hukum, warga miskin harus melapor ke Bagian Hukum Pemko Padang. Setelah itu, bagian hukum yang akan menindaklanjutinya dan memberikan bantuan hukum melalui advokad atau pengacara.

Pada tahun 2015, Pemko Padang menganggarkan Rp400 juta untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Reses yang dilakukan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya dengan memberikan penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat, terutama generasi muda.

Dikatakan, saat ini Indonesia sudah darurat narkoba sehingga sangat perlu mengantisipasinya. Sebab kalangan generasi muda yang sangat rentan terkena narkoba tersebut.

Pada kesempatan itu, politisi Partai Golkar ini menyebut Perda Pelayanan Publik sehingga ada standarisasi pelayanan publik. Masyarakat bisa menuntut pelayanan publik yang lebih baik terhadap Aparatur Sipil Negera (ASN). Apalagi terhadap pelayanan di kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan Pemko Padang.

Sebelum menutup pembicaraan, Wahyu berusaha membantu penganggaran bagi kegiatan majelis taklim se-Kota Padang di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. (agb)


Loading...
www www