Perangkat Kerja SKPD Diminta Maksimalkan Upaya Lobi

LIMAPULUH KOTA--Wakil Bupati Ferizal Ridwan, meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Limapuluh Kota dapat memaksimalkan fungsi tim lobi serta etos kerja bersama lembaga Legislatif, Pemprov maupun Kementrian Pusat. Hal itu sebagai penunjang hasil kerja pemerintah daerah, baik dalam penyusunan anggaran atau pelaksanaan program kegiatan.

"Kita, lembaga eksekutif, harusnya menjadi kunci sekaligus motor penggerak program dan anggaran daerah ini. Makanya, saya minta, perangkat kerja harus aktif memaksimalkan upaya lobi dengan legislatif, maupun eksekutif di provinsi dan pusat," sebut Ferizal Ridwan memberi arahan dalam Rapat Koordinasi bersama para pejabat  Eselon II, III dan IV, di aula kantor bupati setempat, Senin (18/4).

Selain Wabup Ferizal Ridwan, rakor tersebut juga diikuti Asisten III, Iryanis, Kepala Inspektorat Kasman Kasim, Kepala BKD Indra Nazwar, Sekretaris Dewan, Desri, serta banyak pejabat eselon II lainnya. Wabup mengatakan, upaya lobi yang ia maksud, seperti dalam rapat kerja terkait pembahasan Rancangan Kegiatan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun penyusunan anggaran (APBD).

Perangkat kerja di SKPD, selama ini dinilai lemah melakukan tatanan lobi dengan DPRD. Sehingga, anggaran yang ditetapkan oleh TAPD-Banggar kerap tidak sesuai dengan rencana kerja, yang sudah dirancang eksekutif.
Sebab, tidak sedikit anggaran kegiatan yang sudah disusun, kemudian dipangkas, karena tim lobi SKPD tidak mampu meyakinkan DPRD.

Kepada pejabat eselon II, III dan IV, Wabup sempat memberi berbagai arahan soal mekanisme lobi kepada DPRD. "Utamakan lobi, secara aktif dimana saja. Bangunlah inofasi, bagaimana cara meyakinkan rekan kerja kita. Jika ada program prioritas, jelaskan dan beri pemahaman, jika perlu bikin MoU, selalu ajak serta DPRD," sebutnya.

Para kepala SKPD, lanjutnya, harus berani mengambil sikap yang diperlukan, supaya tujuan dari rancangan kerja yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Perangkat kerja dituntut harus menguasai data. Arahan terkait memaksimalkan upaya lobi dengan DPRD dan eksekutif Pemprov dan Pusat disampaikannya, setelah mendengar pemaparan Sekretaris Dewan (Sekwan), Desri.

Di hadapan wabup, Sekwan sebelumnya menyampaikan, berbagai masalah yang masih sering terjadi antara legislatif dan eksekutif. Kendati secara administrasi berjalan dengan baik, namun, Desri melaporkan, kalau anggota DPRD masih kerap mengeluh soal kehadiran Kepala Dinas dalam setiap agenda rapat kerja, semisal dalam rapat komisi atau paripurna.

Berbagai rekomendasi DPRD baik di tingkat Fraksi, Komisi atau Banggar juga kerap tidak ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Selain meminta memaksimalkan tim lobi, oleh Wabup Ferizal, masing -masing SKPD dan perangkat kerja di sekretariat Pemkab juga diminta menertibkan administrasi dan data. Disamping itu, juga memahami aturan hukum ketika merancang kegiatan.

"Saya ingin, apa yang dipersoalkan oleh rekan kerja kita di DPRD, itu ditindaklanjuti. Begitu pula terkait pemeriksaan BPK, jika ada temuan yang tidak sesuai dengan aturan, tolong segera benahi. Tertibkan administrasi dan data. Jika ada yang ingin dikonsultasikan, silahkan minta petunjuk ke kami atau bagian hukum. Tidak perlu takut, sepanjang kita berjalan sesuai aturan," tegas Wabup Ferizal.***