Mahasiswa dan Aktivis Politik Muda Gelar Pertemuan Dengan JG

LIMAPULUH KOTA- Mahasiswa beserta para aktivis politik muda di Luak Limopuluah mendesak Partai Politik dapat memberikan porsi yang seimbang terkait proses persyaratan calon, agar mampu bertarung sejajar menjadi kepala daerah. Proses seleksi terhadap calon yang bakal diusung saat penjaringan, juga harus dilakukan secara profesional dan terbuka, agar masyarakat percaya, bahwa parpol benar-benar memiliki visi menciptakan pemimpin berintegritas. 

Kesimpulan ini tertuang dalam diskusi terbuka yang digelar Anggota DPD RI, Jeffrie Geovanie, bersama mahasiswa dan aktivis politik Luak Limopuluah di kediamannya Nagari Limbonang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu (6/4) siang.

"Sesuai UU Partai Politik, Parpol dituntut mampu menciptakan pemimpin yang berkulitas. Sudah saatnya Parpol merubah minsed, bahwa calon berdedikasi dan memiliki intergritas harus menjadi prioritas," sebut Ari Prima, salah seorang pemuda asal Luak Limopuluah. 

Selama ini, sebut Ari, Parpol dinilai masih kurang terbuka ke publik, soal persyaratan penjaringan maupun proses seleksi yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat DPC hingga ke DPP di Pusat. Dalam hal ini, Ari mengajak untuk melakukan evaluasi kembali Pilkada Gubernur yang berlangsung pada akhir tahun lalu. Para aktivis menyayangkan, hanya ada dua pasang calon yang bertarung pada Pilgub. 

Padahal, banyak tokoh muda maupun senior yang memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai gubernur. Namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertarung karena terkendala saat proses seleksi di Parpol. Seharusnya partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kader maupun bukan kader, untuk maju melalui partai politik sehingga masyarakat dapat leluasa membandingkan kualitas dan kemampuan kandidat.

Adapun Staf ahli Jeffrie Geovanie, Benni Inayatullah mengaku sepakat dengan pendapat Ari Prima tersebut. Menurut Benni, parpol seharusnya menjadi agen rekruitmen bagi para tokoh politik maupun professional, untuk maju sebagai pemimpin daerah dengan kualifikasi yang mumpuni. Namun yang terjadi sebagian parpol tidak melakukan proses rekruitmen dengan mengutamakan penjaringan berdasarkan kualitas dan kemampuan memimpin, melainkan yang terjadi adalah parpol yang menjadi pemburu mahar politik.

"Hal ini memang susah dibuktikan, namun keberadaan 'mahar politik' ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum," ungkap Benni.

Peserta lain, Andri juga menyampaikan hal serupa. Andri mengatakan, banyak tokoh muda yang memiliki keinginan untuk maju dalam pilkada tingkat II namun terkendala oleh dukungan partai politik. “Biaya politik untuk menjadi calon saja sangat berat apalagi setelah menjadi calon, hal ini membuat tokoh muda sulit untuk tampil sehingga gerontokrasi susah untuk kita tumbangkan," ungkap Andri.

Jeffrei Geovanie mengatakan, harus ada perbaikan pola rekrutmen parpol dalam mendukung calon dalam pilkada. Hendaknya rekrutmen benar-benar dilakukan dengan menyaring dari tingkat bawah dan tidak hanya berdasarkan kedekatan dengan petinggi parpol saja. Apalagi hanya berdasarkan kemampuan memberikan mahar politik. 

"Penerapan ini perlu, agar daerah memperoleh pemimpin yang benar-benar memiliki kualifikasi serta kemampuan yang dibutuhkan baik di Sumatera Barat maupun di daerah lain di seluruh Indonesia," tukas politikus muda asal Limapuluh Kota itu.***