DPRD Sumbar: Keterlambatan Penyerahan P3D Pengaruhi Roda Pemerintahan

PADANG - Masih banyaknya daerah yang belum menyerahkan P3D (Personil, Prasarana, Pemnbiayaan dan dokumen) mendapat sorotan dari DPRD Sumbar. Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar mengatakan keterlambatan penyerahan P3D oleh daerah berpengaruh pada jalannya pemerintahan.

Menurut Aristo, karena setiap kabupaten/kota akan saling berhubungan dalam pembahasan APBD 2017, angga­ran perubahan, memasukkan KUAPPAS dan prsoses lainnya. Kemudian, kata Aristo, apabila P3D belum diserahkan maka provinsi belum bisa membuat SOTK.

"Dalam hal ini Pemprov harus tegas. Sebab, jika penyerahan P3D oleh daerah akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan tahun 2017," sebut Aristo.

Hingga saat ini, ada tiga kabupaten/kota yang belum menyerahkan P3D ke Provinsi hingga saat ini. Tiga daerah tersebut yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pemprov Sumbar kembali memberikan waktu kepada tiga daerah tersebut hingga Senin depan untuk segera menyerahkan P3D-nya. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan namun belum juga diserahkan, maka yang akan menanggung resikonya daerah yang bersangkutan.

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim dengan tegas menyatakan Pemprov Sumbar lebih progresif menyikapi keterlambatan karena dinilai akan berdampak kepada daerah lain yang telah lebih dahulu menyerahkan. Dijelaskan Hendra, P3D ini sangat penting terutama dalam menen­tukan besaran anggaran yang nantinya akan dikucurkan untuk biaya operasional, gaji pegawai dan segala sesuatunya ketika kewenangan ini telah sampai di provinsi. (agb)