Pemerintah Diminta Segera Bebaskan WNI di Philipina Tanpa Negoisasi Tebusan

JAKARTA- Pemerintah Republik Indonesia diharapkan agar segera memproses pembesan WNI yang disandera kelompok Abu Sayaff di Filipina. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI yang juga calon Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Mahyudin, Senin (04/04/2016) di Gedung DPR Ri.

"Presiden dan Menteri Luar Negeri harus melakukan komunikasi dengan pemerintah Filipina, apapun ceritanya warga negara kita yang di sandera harus dibebaskan," jelasnya kepada legislatif.co (GoNews Group).

Berdasarkan informasi yang ia peroleh, kata Mahyudin, Polisi dan militer Filipina mengaku belum bisa memberi informasi terperinci soal 10 warga Indonesia yang kabarnya diculik 26 Maret lalu di perairan Tambulian, lepas pantai Pulau Tapul, Kepulauan Sulu, Filipina.

"Menurut laporan dan informasi yang kita terima, para penculik meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp14,2 miliar. Menurut hemat saya, Pemerintah tidak perlu turut campur dalam negoisasi tebusan, tapi jika perlu kerahkan militer kita dengan tetap berkordinasi dengan pihak militer dan pemerintah Filipina," tukasnya.

Masih kata Mahyudin, informasi terkahir yang ia terima dari Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, kondisi 10 WNI yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf tersebut, saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja, dan masih berada di Filipina.

"Menurut pak Gatot, sampai saat ini 10 WNI yang disandera masih dalam keadaan sehat. Pihak TNI juga menyatakan siap memberikan bantuan apabila ada permintaan dari pemerintah Filipina dalam menangani penyanderaan gerombolan Abu Sayyaf," pungkasnya. ***