Home  /  Berita  /  Umum
Komisi VII Kunjungi Limapuluh Kota

Mulyadi : “Limapuluh Kota Punya Wisata Alam yang Mempesona!”

Mulyadi : “Limapuluh Kota Punya Wisata Alam yang Mempesona!”
Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menyerahkan cenderamata kepada pimpinan rombongan Komisi VII DPR RI Mulyadi usai pertemuan di aula kantor bupati setempat, Jumat (1/4). (humas)
Jum'at, 01 April 2016 21:34 WIB
Penulis: Trinanda

LIMAPULUH KOTA- Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki sumberdaya alam yang besar seperti Provinsi Riau yang punya minyak. Kendati berbanding terbalik dengan provinsi tetangga Riau, namun Sumbar  mempunyai potensi panas bumi sebesar 1.800 mega watt.

“Panas bumi itu bahkan sudah ada yang dieksplorasi dengan investasi mencapai Rp2 triliyun,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi selaku pimpinan rombongan kunjungan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Lima Puluh Kota di aula kantor bupati setempat, Jumat (1/4).

            Potensi tersebut, lanjut Mulyadi, jelas akan meningkatkan pendapatan asli daerah Sumbar yang bisa digunakan buat percepatan pembangunan di daerah ini. Selain itu, Sumbar juga memiliki sejumlah potensi tambang yang salahsatunya di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limapuluh Kota.

            “Kita ingin potensi tambang emas ada di Gunuang Omeh itu bisa memberikan manfaat untuk kepentingan daerah ini dan Sumbar pada umumnya,” ujar Mulyadi.

Tak kalah menariknya, Limapuluh Kota juga mempunyai wisata alam yang mempesona. Bukan hanya memiliki Kelok Sambilan dan Lembah Harau yang sudah terkenal keindahannya hingga ke manca Negara, daerah ini juga mempunyai BPTU Padang Mengatas yang menyuguhkan panorama alam memikat yang kini dikenal sebagai Newzealand-nya Indonesia.

“Kita berharap berbagai potensi itu menghasilkan keputusan dan tindak lanjut yang tepat,” ujar Mulyadi.

Dalam kesempatan itu wakil rakyat ini juga memastikan datang ke Kabupaten Limapuluh Kota membawa berkah. Kelok Sambilan, katanya, akan dijadikan daerah wisata sains. Begitu juga masalah lampu jalan di Kelok Sambilan yang tak kunjung ada hingga sekarang, kalau kurang memungkinkan memakai listrik PLN solusinya bisa menggunakan PLTS.

“Bila akan memakai PLTS, kita akan menyiapkannya sebanyak 250 unit. Karenaa tiangnya sudah ada, berarti tinggal panel dan baterainya saja. Program PLTS ini ada dipusat dan bisa kita alokasikan untuk Kelok Sambilan,” yakin Mulyadi.

Menjawab harapan masyarakat berbagai nagari seperti Gelugur dan Koto Lamo Kecamatan Kapur IX yang belum juga teraliri listrik, Mulyadi langsung mengkonfirmasikannya kepada kepala regional PLN dan memastikan aspirasi itu akan ditindaklanjuti PLN.

Sebelumnya Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dalam sambutannya juga memaparkan jumlah penduduk di daerah ini yang menikmati listrik baru 72%. Angka ini jauh di bawah rasio elektrifikasi Sumbar yang mencapai 83%. Sejumlah jorong atau nagari yang belum tersentuh listrik itu antara lain terdapat di Kecamatan Kapur IX dan Bukik Barisan serta di kecamatan lainnya

“Karenanya, dalam pertemuan ini kami berharap ini menjadi perhatian Komisi VII DPR RI beserta Deputi dan Dirjen yang hadir dalam kunjungan ini,” ujar Irfendi.

Dalam kesempatan itu Irfendi juga menyampaikan, Kabupaten Limapuluh Kota memiliki potensi  tambang emas. Bahkan departemen pertambangan menyebut di daerah ini masih memiliki cadangan bahan galian logam mulia sekitar 1,25 ton bijih emas dan perak dengan kadar rata-rata 6 gram/ton dan 100 gram/ton perak.

“Dalam pertemuan ini kami sangat berharap bantuan dari Komisi VII DPRD RI dan rombongan,” ulang Irfendi.

Dalam sesi tanya jawab, pertemuan yang ikut dihadiri Wakil Bupati Ferizal Ridwan dan Muspida tersebut lebih banyak membicarakan persoalan tambang emas di Kecamatan Gunuang Omeh. Menyikapi lokasi tambang yang ada di hutan, menurut Dirjen Pemberdayaan Aliran Sungai dan Hutan Lindung DR Hilman Nugroho bisa saja dikelola dengan terlebih dahulu menempuh langkah-langkah.

“Lokasi tambang di hutan produksi bisa mendapatkan izin pinjam pakai, kalau di hutan lindung bisa dilakukan tambang di bawah tanah dan jika di hutan konservasi tidak boleh sama sekali. Namun, menyikapi ini kita perlu menurunkan fungsi hutannya supaya bisa bertatus pinjam pakai. Jadi bukan berarti buntu,” terang Hilman.***

Editor:M.Siebert
Kategori:Umum, Pemerintahan, GoNews Group, Limapuluh Kota
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/