Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
2
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
13 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
3
Kematian George Floyd Berujung Rusuh, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman
Internasional
22 jam yang lalu
Kematian George Floyd Berujung Rusuh, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman
4
Gunakan Pasal 'Karet' UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
Politik
9 jam yang lalu
Gunakan Pasal Karet UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
5
Aksi Solidaritas Kematian George Floyd Berujung Ricuh Hampir ke Seluruh Amerika
Peristiwa
22 jam yang lalu
Aksi Solidaritas Kematian George Floyd Berujung Ricuh Hampir ke Seluruh Amerika
6
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Internasional
13 jam yang lalu
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group
Kisruh Transportasi Online

Wakil Ketua DPR Fadli Zon Anggap Pemerintah Lambat Atasi Kekisruhan Transportasi Online

Wakil Ketua DPR Fadli Zon Anggap Pemerintah Lambat Atasi Kekisruhan Transportasi Online
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (Legislatif.co)
Kamis, 24 Maret 2016 17:56 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyebut pemerintah lambat menangani kisruh angkutan darat di Ibukota. Dimana beberapa waktu yang lalu, sampai menimbulkan kejolak dan turunya para pengemudi taxi di Jalanan.

"Pemerintah dalam hal ini lambat," tegas Fadli di Gedung DPR Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Menurutnya, pemerintah harus sudah bisa mengantisipasi konflik ini. Pasalnya keberadaan transportasi berbasis aplikasi online sudah beroperasi selang satu tahun terakhir. Pemerintah diminta tidak berusaha melawan laju perkembangan zaman.

"Transportasi online sudah hampir satu tahun. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara lain sudah diatur. Kita tidak bisa menolak kehendak zaman," kata Fadli.

Fadli Zon juga menyatakan, untuk mencegah kisruh, tugas pemerintah adalah mengatur dan memfasilitasi transportasi konvensional dan online.

"Yang diperlukan sekarang adalah pengaturan. Itu tugasnya pemerintah. Harusnya semua pihak didudukkan bersama. Dipanggil baik pengusaha transportasi konvensional maupun yang online," tukasnya.

Pemerintah bahkan diminta mencontoh managemen yang dilakukan negara lain terkait transportasi online. Pasalnya di Eropa dan Amerika moda transportasi jenis ini, juga sudah berkembang.

"Didudukkan semua stakeholder. Di sisi lihat bagaimana negara lain mengatur. Tinggal contoh saja yang lain. Saya yakin semuanya bisa diatur dengan baik," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, kisruh angkutan darat ini melahirkan protes lewat aksi dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD). PPAD meminta pemerintah menghentikan jasa transportasi berbasis aplikasi online (Grab dan Uber).

Aksi ini sontak menghasilkan reaksi dari pengendara transportasi online. Konflik ini sempat memanas dan berujung anarkis. ***


Loading...
www www