Aksi 'Main Palak' di Lokasi Jalan Longsor Solok Selatan, Wagub: Segera Hentikan, Kalau Tidak Saya Proses Sesuai Hukum!

PADANG - Aksi main palak beberapa warga di lokasi jalan longsor km 93 Kecamatan Surian Solok Selatan, tidak bisa didiamkan. Kepada para pelaku, diminta segera menghentikan aksi tak terpuji dan melanggar hukum ini.

"Kalau tidak juga mau berhenti, saya akan proses dan laporkan ini ke Polda Sumbar," tegas Wagub Sumbar H. Nasrul Abit, kepada wartawan di Padang, Kamis (24/3/2016), menanggapi aksi main palak warga dan menimpa seorang pejabat Sumbar yang juga mantan Penjabat Bupati Solok Selatan Erizal, Rabu (23/3/2016).

Disamping itu, Wagub minta seluruh warga mendukung PU melaksanakan perbaikan jalan dan menyingkirkan material longsor. Apalagi PU Sumbar, kata Wagub, sudah mendatangkan alat berat ke lokasi.

"Semua warga dan aparat tolong berikan kebebasan dan ketenangan pekerja memperbaiki jalan longsor di Solok Selatan sana," kata Wagub.

Sebagaimana diberitakan, Mantan Penjabat Bupati Solok Selatan Erizal, kena palak warga di lokasi jalan longsor di Solok Selatan, sepulang acara serah terima jabatan dengan Bupati Muzni Zakaria, Rabu (23/3/2016). Akibatnya Erizal yang juga Kepala Bawasda Provinsi Sumbar ini, dimintai sejumlah uang oleh tukang palak yang memalak semua kendaraan yang melintas.

Kejadian ini membuat Wakil Gubernur H. Nasrul Abit, Naik pitam dan marah besar terhadap aksi premanisme dan main palak warga di lokasi tanah longsor di Kecamatan Surian km 93 Solok Selatan.

Modusnya, kata Wagub, para warga disana memungut uang terhadap para pengguna jalan yang akan lewat di sana. Bahkan, tanah longsor sepertinya sengaja dibuat, agar dapat memalak pengguna jalan.

"Saya minta warga menghentikan aksi main palak dan biarkan Dinas PU dan Balai Jalan Kementrian PU untuk bekerja dan jangan dihalang-halangi," tegas Wagub.

Wagub juga menyebutkan, kejadian ini sudah dikoordinasikan dengan Dandim dan Kapolres Solok Selatan. "Saya juga minta Dandim dan Kapolres segera turun tangan mengatasi ini dan memberikan ruang gerak kepada petugas PU bekerja," katanya. (***)