Tak Bisa Hadiri Deklarasi Pengurus PSSI se Indonesia di Jakarta, LNM Berikan Sambutan Tertulis

JAKARTA- Meski tak hadir langsung dalam deklarasi para pengurus PSSI seluruh Indonesia, Lanyalla Mahmud Matalliti (LNM) tetap memberikan sambutan tertulis dan permohonan maafnya.

Ketidak hadiran LNM berkaitan dengan pengajuan pra pengadilan atas statusnya sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Berikut ini isi pidato tertulis Lanyalla Matalliti yang disampaikan melalui media, termasuk kepada Legislatif.co (GoNews Group), Senin (21/03/2016).

Sambutan Tertulis Presiden PSSI

Assalamualaikum Wr.Wb.

Melalui sambutan tertulis ini, saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dinamika sepakbola Indonesia dan update organisasi PSSI kepada seluruh pengurus Asosiasi PSSI Provinsi yang hadir dalam forum ini.

Sudah sebelas bulan PSSI dibekukan oleh Menpora melalui SK 01307 Tahun 2015. Dan sudah sepuluh bulan sepakbola Indonesia dikucilkan dari pergaulan internasional akibat sanksi FIFA yang disebabkan intervensi pemerintah tersebut.

Kita semua sudah melihat hakikat dari pembekuan itu. Yang intinya untuk mengganti kepengurusan PSSI melalui KLB. Padahal semua pihak tahu, kepengurusan masa bakti 2015-2019 terpilih secara sah melalui forum tertinggi organisasi, yaitu KLB pada 18 April 2015 lalu, yang dilaksanakan dengan tertib dan sesuai statuta PSSI.

Jauh hari sebelum pembekuan PSSI dilakukan oleh Menpora, Tim Sembilan sudah menyatakan secara terbuka di media massa, bahwa KLB Surabaya harus ditunda. Bahkan diancam akan tidak diberi ijin, dan lain-lain, yang intinya sudah ada niat untuk menggagalkan KLB 18 April 2015 itu.

Mengapa? Karena tidak ingin saya terpilih. Itu saja.

Mengapa tidak ingin saya terpilih? Karena saya orang yang independen. Tidak bisa diatur-atur dan tidak bisa ditekan-tekan. Saya tidak mungkin bisa diatur untuk menjadikan PSSI sebagai alat politik rezim penguasa.

Saya orang yang memerangi praktik busuk organisasi. Saya yang meminta badan yudisial PSSI untuk tegas dan keras menghukum pelanggar kode disiplin organisasi. Sehingga semua tuduhan yang dialamatkan kepada PSSI tidak satupun yang terbukti saya lakukan.

Saya tidak sedikitpun korupsi uang PSSI. Justru sebaliknya saya mengeluarkan uang pribadi di PSSI. Saya tidak pernah terlibat match fixing. Justru sebaliknya saya mendorong upaya memerangi dengan keras. Jadi, sampai detik ini, tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab; Apa salah saya di sepakbola? Sehingga kepengurusan saya harus diganti? Apalagi kepengurusan masa bakti 2015-2019 belum bekerja, sudah dibekukan.

Para pengurus Asprov yang saya banggakan.

Sekarang ini, bukan hanya pengurus PSSI yang didzolimi. Tetapi institusi PSSI juga didzolimi. Simbol dan lambang PSSI dilarang oleh tim transisi. Organisasi yang lahir sebagai alat perjuangan dan usianya lebih tua dari republik ini, tiba-tiba diperlakukan seperti layaknya organisasi terlarang.

Karena itu; Demi Allah!! Saya bersumpah akan menjaga harkat dan martabat sepakbola Indonesia. Saya bersumpah menjaga panji-panji organisasi ini sekuat tenaga saya.

Saya katakan kepada anggota klub-klub ISL. Saya menolak keinginan BOPI agar PSSI mencekal dua klub ISL, Persebaya dan Arema. Hal itu semata demi menjaga harkat dan martabat sepakbola. Karena sepakbola tidak mengenal like and dis-like. Karena hakekat sepakbola hanya mengenal respect, fairplay dan unity.

Karena belum hilang dari ingatan kita, konflik akibat lahirnya kelompok yang kita kenal dengan nama rezim-IPL (LPI). Sekarang potensi itu lahir kembali. Mereka yang kemarin terbukti gagal mengelola sepakbola Indonesia, sekarang berupaya untuk mem-begal PSSI melalui alat kekuasaan.

Karena itu, bagi saya tidak ada sedikitpun untuk mundur. Karena semua yang mereka tuduhkan tidak saya lakukan. Bagi saya, berlaku prinsip; pantang meminta jabatan, tetapi amanah yang saya emban akan saya jalankan sekuat tenaga.

Para pengurus Asprov yang saya banggakan.

Ada yang berpendapat bahwa kepentingan pemerintah harus diutamakan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Juga ada yang mengatakan; Upaya menolak kehendak pemerintah akan sia-sia. Saya katakan di sini; Semua pendapat itu adalah kesalahan bepikir yang menyesatkan.

Ingat; Negara ini dibangun atas dasar negara hukum. Semua warga negara sama di mata hukum. Negara ini bukan berdasarkan kekuasaan. Bukan otoritarian absolut. Negara ini demokrasi. Kekuasaan di tangan rakyat. Sehingga apa saja yang diputuskan pemerintah, bisa dan boleh dikoreksi. Karena pemerintahan dijalankan oleh manusia. Yang juga bisa salah.

Sekali lagi, bukan sesuatu yang tabu melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi bila keputusan itu kita yakini salah dan tidak tepat. Lembaga Yudikatif melalui Mahkamah Agung telah membuktikan bahwa keputusan Menpora membekukan PSSI salah dan melanggar hukum. Keputusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan sendirinya SK Menpora 01307/2015 telah gugur.

Selanjutnya, mari kita fokus untuk menjalankan roda organisasi.

Pada tanggal 16 Maret 2016 lalu, saya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2012. Penetapan tersangka tersebut diberikan kepada saya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Kadin Jatim. Bukan dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum PSSI.

Apa komentar saya? Saya katakan; Innalillahi wainna ilaihi rojiun. La hawla wala quwwata illa billah.

Pada tanggal 18 Maret 2016 lalu, saya sudah mendaftarkan permohonan PraPeradilan atas penetapan saya sebagai tersangka tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagai hak hukum saya dalam menguji penetapan tersebut. Sehingga upaya hukum atas perkara tersebut masih berlangsung. Saya hanya mohon doa dari semua pengurus Asprov agar kebenaran ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa.

Menggunakan hukum sebagai alat memang bisa dilakukan rezim penguasa untuk memuluskan niatnya. Tetapi ingat; Ada yang lebih berkuasa di atas penguasa. Yaitu Dia yang menguasai langit dan bumi. Dia yang Maha Berkuasa dan Kekal. Allahu Akbar!

Akhir kata, hanya dengan semangat dan pikiran yang sama, kita bisa mengembalikan kedaulatan PSSI di tangan kita sendiri. PSSI adalah milik kita bersama. Mari kita lindungi organisasi yang ditegakkan oleh para pendiri bangsa dengan tujuan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Satukan tekad, semangat dan pikiran untuk mengembalikan kedaulatan PSSI!

Wabilahiltaufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 21 Maret 2016Hormat saya

La Nyalla Mahmud Mattalitti.