PADANG - Wakil Gubernur Sumbar H. Nasrul Abit mengakui bahwa Pemprov Sumbar akan mengalami kesulitan memberikan tunjangan daerah kepada para guru dan pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Barat, ketika pemerintah provinsi kembali diberikan kewenangan mengurus pendidikan di tingkat SLTP dan SLTA.
Sebagaimana diketahui, kata Wagub di Padang, Kamis (17/3/2016) usai membuka seminar kebijakan fiskal di sebuah hotel, Januari 2017, pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijaksanaan bahwa yang mengurus pendidikan tingkat SLTP dan SLTA kembali ke provinsi dari kabupaten dan kota. Dan kabupaten/kota kembali hanya mengurus pendidikan dasar (SD) dan TK.
"Pengembalian wewenang ini, akan membuat pegawai di lingkungan Pemprov Sumbar menjadi hampir 30.000 orang dari hanya 8000 pegawai di provinsi. Masalahnya akan timbul bila semua guru dan pagawai di jajaran Dinas Pendidikan ini harus diberikan tunjungan daerah," katanya.
Sekarang, sambungnya, Pemprov sedang mengkaji, apakah guru yang dapat tunjangan sertifikasi harus juga dapat tunjangan darah. "Kalau diberi tunjangan daerah, jelas akan menjadi beban APBD Sumbar dan bisa-bisa Pemprov Sumbar jadi bangkrut," tegasnya.
Untuk itu, karena pendidikan adalah tanggungjawab semua dan dalam UU Pendidikan diamanatkan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, kabupaten dan kota juga harus memikirkan hal ini.
"Terus terang Pemrov sama sekali tidak gembira menerima kewenangan ini. Apalagi nantinya dikaitkan dengan pengawasan pendidikan dan itu tentu perlu tenaga pengawas yang handal hingga ke pelosok desa," urainya. (***)
