Bahas Masalah Sektor Energi, KPK bersama 4 Gubernur 'Ngumpul' di Kediaman Plt Gubri

PEKANBARU- Melimpahnya sumber daya alam sektor energi di pulau Sumatera, belum dinikmati sepenuhnya masyarakat. Buktinya, sampai saat ini masih banyak daerah-daerah di Sumatera yang belum dialiri listrik, termasuk Provinsi Riau.

Berbagai persoalan energi migas, seperti mineral batubara (minerba), minyak dan gas (migas), listrik dan energi baru terbarukan dan konservasi energi menjadi pembahasan serius Sekjen ESDM, Dirjen Migas, BPH Migas, SKK Migas bersama 4 gubernur, diantaranya Plt Gubri, Gubernur Aceh, Plt Gubernur Sumut dan Wagub Kepri. Menariknya, rapat koordinasi dan supervisi sektor energi ini juga dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung Serindit, Kediaman Gubernur Riau di Pekanbaru, Kamis (17/3/2016).

Pantauan GoRiau.com, rapat koordinasi yang juga diikuti seluruh kepala daerah di Riau serta stakholder terkait, masing-masing gubernur memaparkan berbagai persoalan sektor energi di daerahnya. Kemudian, Dirjen Migas, BPH Migas dan SKK Migas secara bergantian menjawab persoalan yang dihadapi daerah.

Hingga berita diposting, rapat koordinasi dan supervisi sektor energi dalam upaya gerakan nasional mewujudkan kedaulan energi, masih berlangsung.

"Kita ini kaya sumber daya alam, apalagi sektor energi. Aneh tapi nyata, masih banyak daerah-daerah yang belum menikmati kekayaan alam kita yang melimpah ini. Bahkan, untuk mendapatkan energi gas, di Kepri kita bangun pipa ke Singapura. Bak ayam mati di lumbung padi, tapi itulah kenyataannya," kata Wagub Kepri Nurdin Basirun, dalam pemaparannya.

Dirjen Migas Wiradmaja menjelaskan bagaimana pemerintah terus merupaya mengatasi persoalan anjloknya harga minyak dunia, yang mempengaruhi ekonomi rakyat. Dia mengatakan, 3 bulan sekali dilakukan penetapan harga baru BBM di pasaran yang mengacu kepada harga minyak dunia.

Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman memaparkan dampak yang dirasakan Riau akibat anjloknya harga minyak dunia dengan berkurangnya APBD, khususnya daerah penghasil minyak di Riau. Hal itu, kata Gubri, tentunya mempengaruhi upaya pemerintah daerah guna menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan.

"Dampak turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, begitu terasa terhadap perekonomian Riau, tentu masalah ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah pusat," kata Andi.

Rapat koordinasi ini dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Wakil Kepala SKK Migas M Zikrullah , Dirjen Migas Wiradmaja, Sekjen ESDM Teguh Pamuji, Kepala BPH Migas Andi Nurzaman Someng serta bupati/walikota se-Provinsi Riau serta stakholder terkait lainnya.(***)