Loading...
Kisruh PSSI dan Menpora

Berikut 6 Sikap Partai Demokrat Terhadap Kegaduhan Menpora Vs PSSI

Berikut 6 Sikap Partai Demokrat Terhadap Kegaduhan Menpora Vs PSSI
Ilustrasi PSSI vs Menpora. (net)
Rabu, 16 Maret 2016 01:04 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Kekisruhan dan kegaduhan yang ditimbulkan akibat manuver yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, sudah membuat resah, bukan hanya dari publik pecinta sepakbola saja.

Bahkan beberapa tokoh nasional seperti mantan Presiden SBY juga turut gelisah dengan tidak adanya niat baik dari Menpora. Bukan hanya SBY saja, para politisi serta Partai Politik juga sudah gerah melihat hal ini.

Salah satunya adal Partai Demokrat, dimana partai berlambang Bintang Segitiga itu mengeluarkan enam poin atau enam sikap terkait kekisruhan dan carut marutnya sepakbola dalam negeri.

Berikut enam sikap yang dikeluarkan Partai Demokrat, yang disampaiakan melalui Teuku Riefky Harsya sebagai Juru Bicara Partai Demokrat, sekaligus Wasekjen DPP PD, Ketua Komisi X DPR RI dan FPD Dapil Aceh, 5 Maret 2016 di Semarang.

1. Partai Demokrat, mendesak Pemerintah untuk mematuhi PTUN, PTTUN & Mahkamah Agung yang sudah 'berkekuatan hukum tetap', dmn inti putusannya meminta agar Menpora mencabut SK 1307 yg menyebabkan kompetisi sepak bola nasional di bawah PSSI tidak dapat bergulir.

2. Demokrat mengingatkan, berdasarkan konstitusi, Sebagai negara hukum setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum , termasuk para pejabat yang saat ini berkuasa.

3. Partai Demokrat mengingatkan Pemerintah untuk mematuhi konstitusi. Terkait Intervensi pemerintah terhadap PSSI, baik DPR sebagai wakil rakyat dengan keputusan politiknya serta Mahkamah Agung dengan putusan & penetapan hukum yg intinya menegaskan pembekuan kegiatan PSSI harus dicabut Pemerintah.

4. Bahkan Komnas HAM RI pun, telah mengindikasikan adanya pelanggaran UU no 39 thn 1999 ttg HAM yg menyatakan Pemerintah wajib & bertanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya terkait 'hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum' serta hak-hak lainnya seperti 'hak bagi para atlit bola atas kesejahteraan dan mengembangkan diri.

5. Atas dasar PUTUSAN HUKUM tersebut, Pandangan Komnas HAM RI, serta Aspirasi Masyarakat di pelosok Nusantara, PARTAI Demokrat meminta Pemerintah segera mendukung PSSI untuk memutar kembali Kompetisi Profesional (ISL dan Divisi utama) dan Kompetisi Amatir sebagai roda sepak bola nasional yg juga merupakan sumber nafkah utama banyak pihak dan hiburan rakyat.

6. Demokrat juga mengingatkan PSSI akan adanya permintaan Publik yg menginginkan PSSI terus berbenah diri agar lebih profesional, lebih akuntabel dan lebih berprestasi. ***


Loading...
www www