Komite II DPD RI Mendorong Pembangunan Infrastruktur Listrik

JAKARTA- Masih banyaknya daerah-daerah yang sampai saat ini belum menerima pasokan listrik sesuai kebutuhan, Komite II DPD RI mendorong adanya pembangunan infrasftruktur kelistrikan di daerah oleh PLN.

Target pemerintah untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35.000 MW (Megawatt) menjadi sorotan Komite II DPD RI untuk memenuhi kebutuhan listrik di berbagai daerah di Indonesia.

Di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PLN bersama jajarannya hari Senin (14/2), Komite II DPD RI mempertanyakan perkembangan realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2015-2024 beserta berbagai permasalahan kelistrikan yang terdapat di daerah. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya aspirasi dari masyarakat daerah dikarenakan sampai saat ini pemadaman listrik masih sering terjadi dan masih banyaknya daerah yang belum dialiri listrik.

Menurut Ketua Komite II, Parlindungan Purba, rencana-rencana pembangunan infrastruktur listrik yang telah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu dan sampai sekarang belum terealisasikan dijadikan sebagai perhatian khusus bagi Pemerintah, khususnya PLN. Keberadaan listrik di daerah dianggap mampu menyokong kehidupan perekonomian dan aktivitas masyarakat setiap harinya.

“Sesuai dengan program pemerintah yang menargetkan listrik 35.000 megawatt, PLN memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut seperti yang tertuang pada RUPTL sampai tahun 2024. Komite II juga ingin mengetahui langkah-langkah PLN untuk merealisasikan hal tersebut. Dan Komite II menuntut agar realisasi pembangunan infrastruktur listrik di daerah dapat segera terealisasikan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan masyarakat di daerah,” ujar Senator dari Sumatera Utara tersebut.

Menurut Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, saat ini PLN telah berupaya maksimal untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur listrik yang ditargetkan pemerintah. PLN melakukan restruktur organisasi dengan pendekatan daerah dengan cara melebarkan direktorat menjadi 12 bagian.

Saat ini terdapat direktorat regional daerah yang memfokuskan pekerjaan di setiap daerah. Setiap direktur tersebut ditugaskan untuk memahami kondisi masing-masing daerah, untuk mengetahui konsep pembangunan infrastruktur listrik yang dibutuhkan berdasarkan perkembangan perekonomian dan kependudukan di daerah

Masih menurut Sofyan Basir, manajemen PLN saat ini juga menanggung beban pembangunan infrastruktur listrik yang belum dapat terselesaikan oleh manajemen sebelumnya. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa permasalahan pembebasan lahan di daerah menjadi sebuah hambatan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan.

“Ada beban 10x lipat yang harus kami selesaikan dalam 5 tahun kedepan. Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang memadai untuk dapat mewujudkan program pemerintah. Salah satu kendala utama adalah lahan dan perizinan. Persoalan lahan menjadi sangat serius yang kami hadapi, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Terdapat beberapa daerah yang lahannya tidak mau dijual dalam harga berapapun yang berefek pada adanya masyarakat yang tidak memperoleh listrik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sofyan Basyir berharap agar DPD RI dapat menjembatani mengenai penyelesaian pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah, salah satunya adalah dengan melibatkan peran serta dari pemerintah daerah setempat. Adanya bantuan dan partisipasi dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur listrik di daerah.

Komite II akan memfasilitasi penyelesaian pemasalahan yang terjadi di daerah seperti pengadaan lahan dan perizinan. Komite II akan berkomunikasi dengan kepala daerah menyangkut percepatan penyelesaian permasalahan tersebut.

Komite II DPD RI juga meminta PLN mempertimbangkan isu-isu penting yang perlu diakomodir dalam penyusunan RUPTL 2016-2025. Isu-isu tersebut seperti kewajiban peningkatan konten lokal dalam pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi, peningkatan bauran energi, penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menjadi bottleneck dalam investasi, dan peningkatan peran PLN dalam jaringan transmisi dan gardu induk di program 35.000 MW

Dalam RDP tersebut, masing-masing anggota DPD RI yang tergabung dalam Komite II juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait permasalahan kelistrikan di daerah. Senator dari Maluku Utara, Matheus Stefi Pasimanjeku mengatakan bahwa saat ini didaerahnya sedang mengalami krisis listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati pasokan listrik seperti yang dibutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, senator dari Papua, Mesakh Mirin juga mempertanyakan mengenai kelanjutan pembangunan pembangkit listrik 4x7 MW yang sampai saat ini belum dilakukan sejak tahuun 2008, padahal secara persyaratan seperti lahan ataupun perijinan sudah tidak menjadi masalah. (**/dnl)