Idiel Gandeng KI Untuk Limapuluh Kota Transparan

LIMAPULUH KOTA- Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat di bawah pimpinan bupati Irfendi Arbi- Ferizal Ridwan, sengaja menggandeng Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, dalam mewujudkan transparansi informasi publik dan reformasi birokrasi.

“Kita sengaja mengandeng KI dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, karena langkah petama untuk mewujudkan visi misi RPJMD Irfendi-Ferizal adalah melaksanakan reformasi birokrasi. Lain waktu kita juga akan menghadirkan nara sumber lainnya, agar kita mendapat prediket WTP (wajar tanpa pengecualian) seperti Kajari, BPK dan KPK,”kata Irfendi Arbi sewaktu membuka rapat kordinasi (rakor) pejabat Pemkab Limapuluh Kota, yang ditegaskan kembali oleh Ferizal Ridwan sewaktu memaparkan visi-misi Idiel (sebutan Irfendi-Ferizal), malamnya, dihadapan 700-an peserta rakor di Bukik Limau, Sarilamak.

Usai  rakor, menjawab wartawan, Irfendi menyebut, sengaja mengajak KI Sumbar, dalam kegiatan tersebut. “Saya ingin, birokrasi Limapuluh Kota ke depan lebih menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik, terutama transparansi anggaran dan program . Makanya, harus bersih-bersih. Sehingga nantinya kita optimis, mimpin untuk mendapatkan prediket WTP terwujud,”  tutur Irfendi.

Ketua Komis Informasi (KI) Provinsi Sumbar Arfitriati , yang didampingi Komisionir Sondri dalam paparannya menyampaiannya, betapa pentingnya keterbukaan informasi publik dan pembentukanm PPID. “Terimakasih atas kesempatan yang diberikan Bupati, untuk memperkenalkan keberadaan KI Sumbar, dan mengingatkan kembali tentang pentingnya PPID (pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan saya disini, sudah yang ketiga kali, sebelumnya, kami memanfaatkan kegiatan humas atas kesempatan yang diberikan Kabag Humas, selaku ketua PPID Kabupaten Limapuluh Kota, serta dalam rangka evaluasi pelaksanaan pelayanan publik,”ujar Arfitriati.

Arfitriati juga memuji atas pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Limapuluh Kota, pada tahun 2015 berada pada posisi terbaik IV untuk kategori pelayanan publik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. “Lebih maksimalnya, pelayanan publik di daerah, perlu dukungan penuh Pemda, terhadap PPID, seperti fasilitas dan anggaran,”harapnya.

Menurut Arfitri,  pejabat publik yang enggan membuka informasi ke tengah public bisa diperkarakan ke Komisi Informasi. Semangat ini, didorong penuh oleh Irfendi dan Ferizal Ridwan.

“Makanya, KI Sumbar kita gandeng. Kita akan wujudkan Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bermutu di Limapuluh Kota. Tidak mungkin hanya saya dan wabup bekerja, tapi semuanya,” tandas Irfendi. ***