Irfendi Targetkan Raih WTP

LIMA PULUH KOTA-Tahun berikutnya kabupaten Lima Puluh Kota harus mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mewujudkan hal itu ia meminta seluruh SKPD menyelesaikan masalah asset dan melaksanakan setiap kegiatan sesuai aturan perundang-undangan.

Bupati Lima Puluh Kota Ir. Irfendi Arbi, MP menyampaikan target meraih WTP itu di hadapan seluruh pejabat eselonering di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat serta Wakil Bupati Ferizal Ridwan, S.Sos dan komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat dalam rapat koordinasi pejabat eselon di aula kantor bupati, Jumat (11/3).

“Mimpi saya adalah WTP. Tolong bapak ibu untuk menertibkan asset yang selama ini menjadi kendala bagi daerah kita untuk meraih WTP tersebut,” ujar Irfendi.

Terkait dengan asset, ke depan saya minta seluruh SKPD memiliki kartu inventaris ruangan (KIR). Sebab, KIR itu tidak sulit dan sangat mudah dibuat. Tanpa ada KIR, tentunya tidak mungkin bisa dilakukan evaluasi asset tersebut.

 “Bagaimana kita bisa mendapatkan WTP jika masalah asset saja belum juga duduk,” ujar Irfendi.

            Lebih lanjut dikatakan, jika hari ini rapat koordinasi dihadiri KI, maka bulan depan diharapkan akan menghadirkan pihak kejaksaan, kepolisian dan mungkin juga KPK. Dengan menghadirkan aparat hukum tersebut diharapkan seluruh pejabat di daerah ini benar-benar mengerti dan memahami aturan.

“Tugas kita semakin berat dan kita tidak bisa main-main lagi. Agar tahu mana pekerjaan yang boleh dan mana yang tidak, dalam rakor mendatang kita akan menghadirkan aparat hukum sepertri kejaksaan, kepolisian bahkan KPK. Dengan mengetahui aturan, ke depan kita tidak perlu takut-takut lagi. Jika masih takut, kapan kita akan maju,” papar Irfendi.

Lebih lanjut Irfendi menegaskan, setiap pejabat harus benar-benar tahu dengan tugas pokok dan fungsinya. Tak kalah pentingnya, bisa bekerja secara iklas dan rendah hati.

“Jangan pernah mencoba bersikap arogan apalagi terhadap masyarakat yang dilayani. Kalau pelayanan tidak baik, dikhawatirkan masyarakat akan enggan berurusan,” ingat Irfendi.

Dalam kesempatan itu Irfendi juga menyesalkan masih ada warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan seperti di bidang kesehatan. “Sangat ironis, hingga kini masih saja ada warga yang digigit anjing gila mengadu kepada bupati. Harusnya ini tidak sampai kepada bupati jika system itu berjalan,” sesal Irfendi.

Sebelumnya Ketua Komis Informasi (KI) Sumbar Arfitriyati dalam paparanntya menyampaikan, tentang  pentingnya      keterbukaan informasi publik dan pembentukan PPID. Menurutnya, pejabat publik yang enggan membuka informasi ke tengah publik bisa diperkarakan ke Komisi Informasi.Dalam kesempatan dia meminta dukungan anggaran dan fasilitas ruangan untuk kelancaran kerja PPID, yang tempatnya pada Bagian Humas dan Protokoler Setkab.

Acara pembukaan rakor pejabat Pemkab Limapuluh Kota itu juga diisi dengan saling tukar cendera mata antara Pemkab Limapuluh Kota dengan Komisi Informasi Provinsi Sumbar.

Pada sesi pertama, rakor yang dipimpin Wakil Bupat Ferizal Ridwan tersebut diisi dengan  penandatangan pakta integritas bagi seluruh pejabat eselonering daerah setempat. Lembaran surat Pakta Integritas tersebut ditandan tanani diatas matarai 6000 oleh masing-masing pejabat, dan disaksikan Wakil Bupati Ferizal Ridwan. Secara simbolis, pejabat eselon II diwakili Sekda H.Yendri Tomas, SE, MM, eselon III oleh Kabag Hukum Setda Heri Fortuna, SH dan eselon IV oleh Kasi Hukum Setwan Yandri, SH.***