Wabup Temukan Seribu Lebih Honorer yang Tak Terdaftar di BKD

LIMA PULUH KOTA-Disinyalir ada seribu lebihh Tenaga Harian Lepas (THL), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pegawai BLUD ( Badan Layanan Umum Daerah) Non PNS di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Limapuluh Kota. Dari apel khusus yang digelar pekan lalu tercatat honorer yang hadir sebanyak 2.700 orang, sementara jumlah yang terdaftar di BKD hanya 955 orang.

Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ferizal Ridwan, S.Sos mengatakan temuannya itu dalam arahannya pada apel gabungan di lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota di hadapan Bupati Ir. Irfendi Arbi, MP di halaman kantor bupati setempat, Senin (7/3).

            “Hasil pertemuan saya selama dua hari berturut-turut dengan para pegawai non PNS, ternyata yang hadir mencapai 2.700 orang. Sedangkan yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hanya sebanyak 955 orang yang terdiri dari honorer 834 orang, PTT 59 orang dan BLUD Non PNS  sejumlah 62 orang,” ujar Ferizal.

            Lebih ironisnya lagi, lanjut Ferizal, ada sekolah yang mempunyai 22 orang guru,  ternyata hanya kepala sekolah-nya saja yang berstatus PNS. Sementara 21 orang lainnya guru honorer dan PTT. Honorer dan PTT yang ada di sekolah itu tidak pula termasuk di dalam 834 orang yang terdaftar di BKD. Data itu, mengindikasikan penerimaan pegawai non PNS selama ini lepas kontrol.

“Ini merupakan PR bagi kita. Sebelum bulan Juni mendatang, kita akan mengadakan audit. Para kepala SKPD diharapkan segera melakukan audit tentang tiga hal yang antara lain kualifikasi, kinerja dan tingkat kebutuhan,” tekan Ferizal.

Dalam kesempatan itu putera Lareh Sago Halaban ini juga menyorot rasa nasionalisme para pegawai yang berkantor di lingkungan eks kantor bupati di Kota Payakumbuh. Sebab, temuannya  pada apel pagi pegawai tersebut ternyata ada kantor yang tidak memasang bendera.

“Saya melihat tidak semua pegawai di eks kantor bupati di Payakumbuh yang bisa dikatakan ASN, melainkan hanya sebatas aparatur sipil saja. Ini ditunjukan pada waktu apel ternyata bendera merah putih yang merupakan lambang nasionalis kita tidak ada. Seorang aparatur negara, wajib menghormati dan menghargai simbol-simbol negara. Jadi sulit dikatakan apakah yang apel itu ASN atau bukan,” sesal Ferizal.

Pada bagian lain wabup kembali menekankan masalah disiplin para pegawai di lingkungan pemkab setempat. Selain itu ia juga mengingatkan seluruh SKPD untuk segera merealisir pengumpulan dana peduli bencana serta mengajak salat gerhana matahari berjamaah di Masjid Jamik di Batu Hampar, Rabu (9/3) walau hari itu bertepatan dengan libur nasional.***