Loading...

'Granat' Moratorium DOB Jadi Bumerang, Mendagri 'Kibarkan Bendera Putih'

Granat Moratorium DOB Jadi Bumerang, Mendagri Kibarkan Bendera Putih
Suasana Raker Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri. (foto: daniel)
Kamis, 03 Maret 2016 10:30 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Perjuangan mewujudkan mimpi menggengam status Daerah Otonomi Baru (DOB), terus berkobar. Granat moratorium DOB yang dilempar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, berubah jadi bumerang. Kebijakan ini terus digoyang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Senator Bumi Nyiur Melambai, Benny Rhamdani membuktikan janjinya. Dalam Rapat Kerja Komite I DPD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Brani menunjukkan taringnya di hadapan Tjahjo. Ia pun tegas meminta penjelasan terkait pernyataan moratorium itu.

"Saya ingin tanyakan soal pernyataan Pak Menteri berkaitan dengan Moratorium DOB, kalau tidak salah dua minggu lalu. Ini cukup mengganggu, dan ini juga yang hampir mendorong kemarahan saya sebagai orang wakil daerah," katanya di ruang rapat Komite I DPD RI, Rabu (2/3/2016) kemarin.

Pertanyaan ini sempat disinggung dalam rapat tripartit Komite I DPD dan Komisi 2 DPR bersama Kemendagri, pekan lalu. Tapi Kemendagri hanya diwakili oleh Dirjen otda pada saat itu. Brani merasa tidak puas. Karena tamparan itu ingin dilayangkan langsung ke wajah Mendagri.

"Saya sampaikan, mohon maaf pernyataan menteri dalam negeri soal moratorium, saya ibaratkan Menteri melemparkan granat ke daerah. Meski granat ini low explosive, bukan high explosive, tapi pernyataan Mendagri dalam tafsir publik, tafsir awam, tafsir kan beda, Moratorium itu adalah penghentian dalam kaitan pembahasan DOB atau pemekaran," cerita Brani kepada Legislatif.co (GoNews Group), Kamis (03/03/2016).

Pernyataan ini diakui sempat menghasilkan kegaduhan di daerah. Langkah offside Mendagri ini sempat menyebabkan gejolak politik di tingkat lokal. Granat low explosive yang dilempar ini diyakini, satu saat akan menjadi bom.

"Jika tafsir publik ini dibenarkan secara sepihak oleh masyarakat awam, maka ini akan jadi bom yang berkekuatan high explosive. Dan itu akan dilemparkan kembali ke Jakarta. Walaupun saya tidak menginginkan itu terjadi. Tapi saya sangat meyakini itu," tegas Wakil Ketua Umum GP Ansor itu.

Kesimpulan raker pun diharuskan menyatakan, Komite I dan Kemendagri sepakat melanjutkan pembahasan DOB. Mendagri pun "kibarkan bendera putih".

"Saya rasa pasti didukung oleh seluruh anggota Komite satu. Jadi tidak ada pemberhentian," katanya disambut tepuk tangan dari seluruh anggota Komite I yang hadir saat rapat kemarin.

Salah satu poin kesimpulan Raker adalah, Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati untuk tetap melakukan pembahasan daerah persiapan (Daerah Otonomi Baru) dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan terhadap RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri atau Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.***


Loading...
www www