Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
Bukittinggi
22 jam yang lalu
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
2
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
Nasional
23 jam yang lalu
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
3
Satu Keluarga Perantau Tertular Covid-19 Saat Berada di Agam
Agam
11 jam yang lalu
Satu Keluarga Perantau Tertular Covid-19 Saat Berada di Agam
4
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
GoNews Group
10 jam yang lalu
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
5
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
2 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
6
Anaknya Alami Musibah, Spaso Belum Gabung Timnas Indonesia
GoNews Group
24 jam yang lalu
Anaknya Alami Musibah, Spaso Belum Gabung Timnas Indonesia
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Fraksi PAN: Supaya Tak Gaduh, Revisi UU KPK Harus Dibuang dari Prolegnas

Fraksi PAN: Supaya Tak Gaduh, Revisi UU KPK Harus Dibuang dari Prolegnas
Wasekjen PAN dan Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. (foto: daniel)
Rabu, 24 Februari 2016 14:20 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Guna mengatasi kegaduhan soal revisi UU KPK, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, mengusulkan agara rencana tersebut segera dihapus dari Prolegnas.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto saat mengelar konfrensi pers, Rabu (24/02/2016) di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

"Kita dalam hal ini tidak mendukung siapapun, tapi justru kita berharap baik pemerintah dan DPR satu suara mencabut revisi UU KPK, supaya tidak menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Nah yang saya dengar PKS, Gerindra dan Demokrat sudah jelas-jelas menolak revisi tersebut," terang Yandri yang didampingi Wasekjen PAN Sonny.

Dirinya juga berharap, agar Presiden Joko Widodo juga tegas dalam hal ini. "Presiden harus tegas, mencabut revisi UU KPK ini baik dari longlist Prolgnas dan Prioritas," tukasnya. ***

Kategori : GoNews Group, Politik

Loading...
www www