Wawako Padang: SAKIP Alat Ukur Baik Tidaknya Layanan Pemerintahan Kepada Rakyat

PADANG – Setiap tahunnya, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang mesti melaporkan hasil kinerjanya. Laporan itu tertuang ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Karena itu diperlukan sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi aparatur sehingga nantinya LAKIP dapat tersusun dengan baik.

Senin (22/2/2016), Pemerintah Kota Padang menggelar sosialisasi SAKIP. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas SAKIP. Karena SAKIP digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemko Padang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik bahkan untuk mendorong pemberantasan korupsi.

“Penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN,” ujar Wakil Walikota Padang, Emzalmi saat membuka sosialisasi tersebut di ruang Abu Bakar Jafar, Balaikota Padang.

Lebih jauh dikatakannya, untuk mendukung terciptanya hal tersebut mesti ditetapkan indikator kinerja yang tepat dan disertai dengan target tahunan yang jelas. Permasalahan yang sering muncul selama ini yakni indikator kinerja belum dapat digunakan untuk mendorong tercapainya visi dan misi. Indikator kinerja yang ditetapkan masih pada tingkat kegiatan atau output.

“Selain itu indikator yang disusun masih bias atau tidak spesifik dan jelas, Indikator-indikator yang telah ditetapkan ini tentu belum dapat mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel,” tukas Wawako.

Dalam sosialisasi ini, Pemko Padang dalam hal ini Bagian Organisasi Setdako mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tiga narasumber membagi ilmunya kepada seluruh peserta. Terlihat, Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparat dan Pengawasan, Muhammad Yusuf, Kabid Pelaksana dan Evaluasi Kebijakan RB, Endang Purwaningsih, serta Kasubid Penataran Program dan Evaluasi RB, Hatni.

Kegiatan sosialisasi yang digelar Pemko Padang ini dalam rangka menunjang pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk mencapai itu, Pemko Padang memang harus berubah. Akan tetapi perubahan tersebut harus tetap terukur, harus selalu dapat direncanakan arah perubahan itu sendiri.

“Setiap perubahan harus dapat diikuti agar kita dapat mengarahkan perubahan itu ke arah yang lebih baik sesuai dengan prioritas pembangunan Pemko Padang,” ujar Asisten III Administrasi, Corri Saidan. (Charlie/Tafrizal)