Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
Bukittinggi
22 jam yang lalu
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
2
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
Nasional
23 jam yang lalu
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
3
Satu Keluarga Perantau Tertular Covid-19 Saat Berada di Agam
Agam
11 jam yang lalu
Satu Keluarga Perantau Tertular Covid-19 Saat Berada di Agam
4
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
GoNews Group
10 jam yang lalu
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
5
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
2 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
6
Anaknya Alami Musibah, Spaso Belum Gabung Timnas Indonesia
GoNews Group
24 jam yang lalu
Anaknya Alami Musibah, Spaso Belum Gabung Timnas Indonesia
Loading...
Home  /   Berita  /   Pemerintahan

DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Irwan Prayitno, Hindari Unsur Politik Balas Budi Bila Menyusun Kabinet Baru

DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Irwan Prayitno, Hindari Unsur Politik Balas Budi Bila Menyusun Kabinet Baru
Anggota DPRD Sumbar HM. Nurnas.
Selasa, 23 Februari 2016 17:05 WIB
Penulis: Sutan Edy M

PADANG - Adanya rencana Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk memutasi dan merotasi sejumlah pejabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kabinet barunya bersama Wagub Nasrul Abit dalam beberapa bulan ke depan, mulai mendapat sorotan berbagai kalangan, termasuk DPRD Sumbar.

Menurut HM. Nurnas, anggota Komisi III DPRD Sumbar, di Padang kepada GoSumbar.com, Senin (22/2/2016), susunan kabinet baru pasangan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wagub Nasrul Abit hendaknya diisi oleh kalangan pejabat berkompeten di bidangnya dan bukan atas dasar politik balas budi. Sehingga program yang telah disusun dalam bentuk visi dan misi gubernur dan wakil gubernur sebelumnya bisa diaplikasikan di masyarakat.

“Kalau kabinet baru nanti disusun atas dasar politik balas budi, pejabat eselon II yang jadi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabinet tersebut nanti bekerja tidak optimal. Sehingga apa saja program yang sudah direncanakan dalam kepala gubernur dan wakil gubernur tidak teraplikasikan dengan baik,” kata potisi yang dikenal kritis ini.

Nurnas, politisi Partai Demoktat ini, juga mencontohkan kinerja beberapa SKPD yang dinilainya tidak optimal lantaran pengangkatan pejabat yang memimpin SKPD tersebut diduga mengandung unsur balas budi. Sebut saja misalnya Kepala Dinas Pendidikan Syamsurizal, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Perikanan. (***)

Editor : Calva
Kategori : Pemerintahan, Politik, GoNews Group, Sumatera Barat

Loading...
www www