Ini Poin Penting Masukan dari DPR, Terkait Dinamika dan Situasi Sepakbola Nasional

JAKARTA- Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) Komisi X DPR RI dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI, terkait ancaman pembekuan kedua dari FIFA, dan terancamnya Asian Games 2018 batal digelar di Indonesia. Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Hasrsya MT, setidaknya memberikan empat poin masukan terhadap PSSI dan Pemerintah.

Poin pertama, pihaknya mengapresiasi atas penjelasan dan langkah-langkah yang sudah diambil tim Komite Ad-hoc dalam mengatasi pembekuan PSSI oleh Sanksi FIFA. Kedua, pihaknya juga mengapresiasi atas kerja keras tim dalam rangka mengatasi pembekuan PSSI dan Sanksi FIFA, delegasi gabungan FIFA-AFC sudah mengadakan pertemuan dengan Presiden pada tanggal 2 November 2015 yang lalu.

"Pada intinya telah disepakati bahwa pemerintah dilarang untuk mengelola sepakbola, dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan mengambil alih kekuasaan PSSI," ujar Teuku, Senin (22/02/2016).

Kemudian poin selanjutnya Komite telah dibentuk secara resmi melalui kesepakatan dan dibawah statuta FIFA, yang terdiri dari unsur wakil-wakil para pemangku kepentingan sepakbola. Komite inilah yang terbentuk dengan nama Ad-hoc reformasi PSSi.

Segala bentuk reformasi ditubuh PSSi harus melalui statuta PSSI. FIFA dan AFC tidak dapat membiarkan pemerintah untuk mengelola Sepakbola. Apabila pemerintah tetap membekukan PSSI akan berdampak pada penyelenggaraan Asian Games XVIII di Jakarta-Palembang.

Maka poin terakhir Komisi X DPR RI, menghimbau pihak komite agar segera menggelar Konggres Luar Biasa (KLB) untuk kepengurusan PSSI.

Komisi X DPR RI juga berpendapat, Sanksi FIFA sangat berisiko. Selanjutnya meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis sebelum Konggres FIFA tanggal 26 Februari 2016. ***