Mukernas PKB 2016, Tetap Pertahankan DPD RI Asalkan Diberikan Kewenangan Lebih

JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan siap mempertahankan keberadaan DPD RI, namun dengan catatan harus diberikan kewenangan lebih. Karena selama ini PKB menganggap keberadaan DPD RI belum memberikan kontribusi yang signifikan di parlemen.

Kesiapan PKB untuk mempertahankan DPD RI tersebut tertuang dalam hasil kesepakatan Mukernas PKB yang sudah resmi ditutup Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Menpora Imam Nahrawi.

"Pada intinya kita sudah membahas hal tersebut dan mencapai kesepkatan hasil rekomendasi eksternal yang menyangkut perubahan atas UUD tahun1945 yaitu salah satunya menyangkut DPD RI. Bagi PKB sepanjang kewenangan masih sesuai dengan yang saat ini terjadi, maka kami merekomendasikan agar DPD dihilangkan, namun jika DPD itu diberi kewenangan lebih baik lagi, maka akan kita dukung eksistensinya," ucap Sekjen PKB Abdul Kadir Karding kepada Legislatif.co (GoNews Group), Sabtu (06/02/2016).

Selain itu menurut Abdul Kadir, PKB merekomndasikan agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi. Dan untuk pemilihan bupati/walikota dan wakilnya tetap dipilih rakyat.

"Semua rekomendasi ini tentunya juga akan kita bahas lagi dengan seluruh jajaran pengurus DPW serta akan menyarankan ke lembaga pemilihan umum serta Pemerintah Republik Indonesia," pungkasnya. ***