Payakumbuh Terbaik Pertama Membelanjakan Keuangan Daerah

PAYAKUMBUH-Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat H. Ali Asmar, M.Pd, apresiasi Pemko Payakumbuh yang sukses memanfaatkan APBD 2015 untuk kepentingan masyarakat setempat. Serapan dana (keuangan) APBD Payakumbuh 2015, tertinggi di Sumatera Barat, mencapai 93,19% dengan realisasi fisik 98,15%. Pemko Payakumbuh dinilai mampu mengaplikasikan percepatan pembangunan seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo

Berdasarkan surat Sekdaprov No. 130/126/PIII/BAPKR-2016, tertanggal 29 Januari 2016, prihal hasil laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), Payakumbuh merupakan daerah tercepat dalam menyerahkan laporan realisasi kegiatan bulanan ke provinsi. Sekdaprov mendorong seluruh kota/kabupaten di Sumatera Barat, untuk melakukan serapan realisasi keuangan dan fisik APBD 2016 ini.

Total dana yang dibelanjakan pemko dengan serapan keuangan 93,19% itu,  berjumlah Rp361.093.559.578 dari target Rp381.682.915.758. Kegiatan fisik yang dibelanjakan dengan serapan dana itu, tercatat 124 paket kegiatan yang dilelang lewat LPSE dan ratusan lebih lewat pengadaan langsung pada setiap SKPD. Di antara kegiatan strategis yang dikerjakan, lanjutan pelebaran Jalan Sudirman Payakumbuh, pembangunan gedung operasi,  ICCU/NICU/loundri RSUD dr. Adnaan WD serta revitalisasi Pasar  Ibuah, drainase  dan pemeliharaan jalan.

Di bawah Payakumbuh, tercatat Kabupaten Dharmasraya yang merealisasi serapan APBD  cukup baik, yaitu 92,77% keuangan dan 93,67% realisasi fisik. Di urutan ketiga, Kabupaten Padang Pariaman, dengan serapan keuangan 90,59% dan fisik 95%.

Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi, ketika dihubungi Rabu (3/2), membenarkan, jika serapan keuangan dan fisik APBD Payakumbuh 2015, paling tinggi di Sumatera Barat. Namun, walikota tak mau eforia dengan data yang dikeluarkan TEPRA Sumatera Barat itu. Karena, seluruh kegiatan yang dibelanjakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, setelah hasil pemeriksaan BPK.

“Saya berharap, seluruh serapan dana yang dilakukan seluruh SKPD di Payakumbuh, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD, setelah hasil pemeriksaan BPK. Saat ini, pihak BPK Sumatera Barat, juga sudah memulai pemeriksaannya di Payakumbuh. Mudah-mudahan, hasil dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tegas walikota.

Sekdako Payakumbuh H. Benni Warlis didampingi Kabag Dalminbang Maizon Satria, ketika dihubungi, mengatakan, dalam memacu serapan APBD 2015,  pihaknya selalu melakukan intervensi SKPD dalam rapat monitoring dan evaluasi bulanan. Bagi SKPD yang lamban geraknya, langsung ditegur kepala daerah.

Walikota pun tak segan-segan mempermalukan pimpinan SKPD yang bersangkutan dalam rapat koordinasi pemerintahan daerah. Makanya, seluruh pimpinan SKPD terpacu untuk melakukan percepatan pembangunan. Tahun 2016 ini, Pemko Payakumbuh juga ingin menjadi yang terbaik lagi, ungkap Benni.***