Memilukan! Ada Dugaan Pungli, Warga Miskin di Pasaman Barat Takut Ambil Kartu Indonesia Sehat

SIMPANG AMPEK - Banyak warga miskin di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumbar tidak mau mengambil Kartu Indonesia Sehat (KIS). Alasannya, ada dugaan pungli sebesar Rp.20 ribu/kartu saat menerima kartu dan warga tidak memiliki uang untuk menebusnya.

Seperti dikeluhkan Kamarusin (50),Warga Kampung Bancah Basuang, Jorong Lngam, Kenagarian Kinali menyetor yang Rp 160 ribu terhadap oknum petugas penyalur KIS, agar 8 orang dalam keluarganya mendapatkan KIS. Karena harga yang harus ditebusnya alam satu kartu senilai Rp. 20 ribu.

Disampaikannya, sebagaimana dilansis pasamanbaratkab.go.id, Senin (1/2/2016), uang sebanyak Rp.160 ribu, baginya sudah sangat banyak. Sebab keluargnya hanya hidup seadanya. Untuk manapatkan uang sebar itu, dirinya sebagai kepala keluarga harus memakan upah dan merasa keringat selama dua hari terlebih dahulu.

Lebih jauh dikatakan, selain susah mendapatkan uang ratusan ribu, perlakuan oknum yang memungut bayaran untuk menebus kartu tersebut sangat menyakitkan. Wwarga miskin seharusnya gratis dari pusat harus gratis juga sampai ketangan masyarakat.

Kartu tersebut diyakini sangat banyak beredar di Pasbar paparnya. Bahkan sebagian keluarga yang menerimanya lebih miskin lagi dari dirinya.

"Kalau saja setiap kartu dihargai senilai Rp.20 ribu, tidak bertanggung Jawab itu," katanya.

Menurutnya dugaan pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab saat mendistribuusikan KIS, harus ditindak aparat hukum dan mesti mendapat tanggapan serius dari pemerintah.

"Jangan membiarkan masyarakat miskin di perlakukan tidak adil, karena rakyat tidak begitu berdaya untuk bertindak," ujarnya.

Ia yakin dan percaya ,jika benar pemerintah daerah dan juga aparat hukum bergerak mencari oknum yang melakukan pungil tersebut. Dan hak-hak rakyat miskin yang sudah terlanjur menyerahkan uang akan kembali . Kalau perlu oranag yang bertanggung jawab mendistrubusikan KIS tersebut juga harus bertanggungjawab penuh atas kejadian ini.

Sementara itu, sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan Pasbar Vivi di kantor DPRD menyampaikan, bahwa warga penerima KIS tidak lagi dipungut biaya saat mendapatkan kartu . Sebab sudah ada pihak tertentu yang telah bertanggungjawab mendistribusikan kartu, sesuai kontrak kerja BPJS pusat.

"Penerima Kartu Indonesia Sehat tidak ada dikenkan nbiaya dalam pengurusan apapun, sebab semuanya sudah disubsidi pemerintah . Kita sangat beharap pungutan itu tidak terjadi namun jika hal ini terjadi di lapangan, silakan masyarakat melaporkan kejadian itu pada pihaknya," tutur Vivi. (***)