Alokasi Dana Pilkada Aceh Rp 127 Miliar

BANDA ACEH - Usulan terbaru Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebesar Rp 180 miliar, namun Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) mengalokasikan Rp 127 miliar untuk anggaran pelaksanaan Pilkada 2017. Anggaran ini dialokasikan dalam Rancangan APBA 2016.

Asisten I Setda Aceh Dr Muzakkar didampingi Asisten II Azhari Hasan, dan Asisten III Syahrul Badaruddin, serta Kepala Biro Tata Pemerintahan Aceh Ali Alfatah kepada Serambi Senin (1/2) mengatakan, anggaran senilai Rp 127 miliar yang dialokasikan dalam RAPBA 2016 terbaru ini meningkat cukup besar dibandingkan dengan usulan pertama.

Dalam KUA PPAS yang lama, anggaran yang diusulkan untuk Pilkada 2017 senilai Rp 77 miliar. Sementara dalam usulan terbaru, nilainya meningkat sebesar Rp 50 miliar menjadi 127 miliar.

Namun begitu, kata Muzakkar, jika dalam perjalanannya nanti dinilai masih kurang, bisa diusul kembali dalam RAPBA Perubahan 2016. Anggaran Pilkada yang disediakan senilai Rp 127 miliar itu, dalam penggunaannya dibagi dua, pertama untuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selaku penyelenggara Pilkada dialokasikan anggaran Rp 110 miliar, dan sisanya Rp 17 miliar lagi dialokasikan untuk pengawas penyelenggara Pilkada, yaitu Panwaslih.

Asisten II Azhari Hasan dan Asisten III, Syahrul Badaruddin menjelaskan, anggaran untuk Pilkada yang dialokasikan dalam RAPBA 2016 sebesar Rp 127 miliar itu, kalau untuk pembiayaan tahapan awal Pilkada, sudah lebih dari cukup. Namun begitu, dalam perjalanannya nanti Pemerintah Aceh, akan melakukan koordinasi kepada KIP selaku penyelenggara Pilkada maupun Paswaslih selaku pengawas Pilkada.

Anggaran untuk pilkada itu, kata Syahrul Badaruddin, ditempatkan di Dinas Keuangan Aceh. Sifat penyaluran anggarannya kepada KIP dan Panwasli Aceh, adalah hibah. Namun begitu, dalam penyalurannya, tidak dilakukan sekaligus, tapi ada tahapannya.

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi yang dimintai tanggapannya mengatakan, jumlah anggaran Rp 110 miliar untuk KIP Aceh belum sesuai dengan usulan anggaran pilkada terbaru yang diajukan. Menurutnya, angka terakhir yang diajukan oleh KIP, setelah rasionalisasi, adalah Rp180 miliar dengan asumsi pilkada akan diikuti tujuh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Ridwan mengatakan, usulan awal anggaran untuk Pilkada yang diajukan kepada pemerintah Rp 203 miliar. Anggaran sebesar itu, dibuat untuk target 10 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang akan ikut dalam Pilkada 2017 nanti.

Usulan anggaran Pilkada yang dibuat KIP Aceh itu, kata Ridwan Hadi, dinilai Pemerintah Aceh terlalu besar, sehingga diminta dirasionalkan kembali. “Permintaan Pemerintah Aceh kita respon dengan cara mengurangi jumlah calon yang akan mendaftar untuk ikut Pilkada nanti hanya 7 pasangan paling banyak,” kata dia.

Pengurangan target 3 pasangan calon gubernur dan cawagub yang akan ikut Pilkada 2017, dari 10 menjadi 7 pasang yang diperkirakan, membuat biaya operasi penyelenggaraan Pilkada ikut berkurang sebesar Rp 23 miliar, menjadi Rp 180 miliar.

Dalam perjalanannya nanti, lanjut Ridwan, jika jumlah pasangan calon gubernur dan cawagubnya cuma ada lima pasang calon, maka anggaran operasional penyelenggaraan pilkada bisa menurun kembali. Tapi berapa besar, sangat tergantung dari volume kegiatan yang akan dikurangi.

Menurut dia, sebelum tahapan Pilkada serentaknya nanti dilaksanakan, KIP Aceh bersama Tim Pemerintah Aceh akan duduk kembali membahas anggaran Pilkada yang telah dialokasikan dalam RAPBA 2016.

Ia mengatakan, hingga kemarin KPU belum menetapkan tahapan pilkada serentak gelombang kedua se-Indonesia yang direncanakan pelaksanaannya bulan Februari 2017. KPU Pusat bersama jajarannya se-Indonesia, saat ini sedang melaksanakan rapat koordinasi untuk penyusunan tahapan pilkada serentak gelombang kedua, di Balikpapan, Kalimantan Barat.

“Jadi tahapan pilkada serentak gelombang kedua ini menunggu hasil keputusan rakor KPU se-Indonesia yang sedang berlangsung di Balikpapan, 2-4 Februari 2016,” ujarnya. ***