Home  /  Berita  /  Politik

Waduh! Pansus Pilkada DPRD Sumbar Endus Dugaan Penyelewengan Dana Pilkada Sumbar

Waduh! Pansus Pilkada DPRD Sumbar Endus Dugaan Penyelewengan Dana Pilkada Sumbar
Ketua Pansus Pilkada DPRD Sumbar, Marlis.
Kamis, 21 Januari 2016 06:30 WIB
Penulis: Sutan Edy M

PADANG - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumbar tentang Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar mengendus adanya dugaan penyelengan dana Pilkada oleh KPUD Sumbar. Untuk itu, Pansus berencana meminta bantuan BPK guna melakukan audit khusus dana pilkada 9 Desember lalu dalam waktu dekat. Namun demikian, Pansus lebih dulu akan meminta laporan penggunaan dana pelaksanaan Pilkada ini kepada KPUD Sumbar. Berdasarkan laporan itu nanti, Pansus akan mencocokan alokasi anggaran oleh KPUD Sumbar dengan pelaksanaannya di lapangan.

“Kami menemukan dibanyak tempat dan daerah, alokasi anggaran yang disediakan di APBD itu tidak dilgunakan sebagaimana mestinya oleh KPUD Sumbar. Maka untuk itu, kami menunggu laporan dari KPUD Sumbar dan mencocokkan, apakah memang yang diusulkan dan ditetapkan dalam APBD telah dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Ketua Pansus Pilkada Sumbar, Marlis usai memimpin rapat pansus tersebut di DPRD Sumbar, Rabu (20/1/2016).

Dalam rapat pansus pilkada gubernur-wagub itu, Marlis mengaku menerima sejumlah laporan dari sejumlah pihak terkait penggunaan dana pilkada oleh KPUD Sumbar. Salah satu diantaranya menyangkut dana baliho pasangan calon yang dinilai terlalu mahal dari perkiraan. Termasuk juga laporan tentang adanya penandatanganan kwitansi kosong oleh petugas di lapangan.

Selain menyangkut dana pilkada, menurut Marlis, pansus pilkada juga membutuhkan kajian lebih mendalam lagi terhadap petahanana, Sebab, terapat perbedaan penafsiran antara penyelenggara pilkada dengan yang membuat peraturan.

Kemudian menyangkut ijazah yang semula diungkap di Pansus, ternyata terbukti di lapangan saling melaporkan. “Untuk itu, kami juga ingin mendengarkan apa arti kajian pihak kepolisian terhadap persoalan ini. Apakah memang betul terjadi pelanggaran dalam penggunaan ijazah ini, atau tidak?” tanya Marlis.

Sementara itu, Kadiv Humas KPUD Sumbar Agus Catur Riyanto yang sempat dihubungi tak membantah hingga kini pihaknya belum mengirimkan laporan penggunaan dana pilkada Gubernur-Wagub Sumbar ke DPRD Sumbar. Pasalnya, KPUD Sumbar belum menyelesaikan sepenuhnya persoalan pilkada karena masih ada proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hingga kini kami memang belum menyiapkan laporan penggunaan dana pilkada itu, karena pekerjaan belum selesai dan masih ada sengketa pilkada yang ditangani MK. Jika sengketa pilkada ini sudah selesai, baru kami menyiapkan laporan tersebut, baik diminta oleh DPRD atau tidak,” katanya secara terpisah. (***)

Editor:Calva
Kategori:Politik, Padang, Sumatera Barat
GoSumbar.com DPD Pekat IB Bukittinggi Mendukung Pilkada Serentak 2020 yang Aman, Damai, dan Badunsanak
GoSumbar.com Calon Bupati Terpilih Pesisir Selatan Hendrajoni Bantah Laporan Paslon Editiawarman-Bakri Bakat
GoSumbar.com Presiden Jokowi Tandatangani Keppres Pengangkatan Gubernur dan Wagub Sumbar Terpilih Irwan Prayitno-Nasrul Abit
GoSumbar.com Kasus Dugaan Pemalsuan Status Kedinasan Cabup Pessel, KPU: Bantah Tidak Cermat, Kami Bekerja Sesuai Undang-Undang
GoSumbar.com Dugaan Pemalsuan Status Kedinasan, Calon Bupati Terpilih Pesisir Selatan Dilaporkan ke Polisi
GoSumbar.com Enam Daerah Belum Pilkada di Sumbar Diperkirakan Pilkada Serentak di 2017
GoSumbar.com DPRD Sumbar Sahkan Hasil Pilgub Sumbar 2015, Nasrul Abit: Biduak Lalu Kiambang Batauik
GoSumbar.com Penjabat Gubernur Sumbar Berharap Proses Pengusulan Gubernur Terpilih Lancar
GoSumbar.com Surat KPUD Limapuluh Kota Ditolak DPRD, KPUD Sumbar: Mari Saling Menghargai Aturan Undang-Undang
GoSumbar.com Ketua KPU Sumbar: Jumat Lusa DPRD Agendakan Rapat Pleno
GoSumbar.com KPUD Sumbar Tetapkan IP-NA Sebagai Paslon Gubernur/Wagub Sumbar Terpilih
GoSumbar.com Massa MK-Fauzi Demo, KPUD Sumbar Tetap Lakukan Pleno Penetapan IP-NA
GoSumbar.com Sore Ini, KPUD Sumbar Lakukan Pleno Penetapan IP-NA, Pasangan MK-Fauzi Minta Pleno Ditunda
GoSumbar.com Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan MK-Fauzi, KPU Sumbar Segera Tetapkan IP-NA
GoSumbar.com Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2015, Kemungkinan Akhir Maret dan Juni
GoSumbar.com Ada 6 Pasangan Calon Kepala Daerah Gugat Hasil Pilkada Sumbar ke MK, Inilah Mereka
GoSumbar.com 6 Pilkada Gubernur Digugat ke MK, Termasuk dari Sumatera Barat
GoSumbar.com Pasangan MK-Fauzi Gugat Hasil Pilkada, Ini Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada 2015 di MK
wwwwww