Komisi B DPRD Payakumbuh Turun Lapangan
Penulis: Nur Akmal
“Salah satu contoh, jadwal turun lapangan yang dilakukan komisi B DPRD kota Payakumbuh, Senin (18/1) lalu bertolak ke Breading Farm dan pabrik Kakao di kelurahan Kapalo Koto Ampangan kecamatan Payakumhuh Selatan, dan esoknya Selasa (19/1) meninjau jalan usaha tani dan jalan produksi, “ujar Wilman Singkuan kepada GoSumbar di kantor DPRD setempat, Kamis (21/1).
Dilokasi pabrik coklat yang diberi nama Chokato oleh pemiliknya, anggota komisi B menemukan suatu kemajuan yang luar biasa di kota Batiah, ternyata pabrik coklat kota Payakumbuh tidak kalah dengan coklat daerah lain. Hanya saja kendalanya terhadap mesin, karena mesin pengolahan coklat masih terbilang kecil.
Akibat kecilnya mesin pengolahan coklat tersebut, tentunya menghambat pula lajunya pertumbuhan pabrik coklat Chokato itu. Berbicara masalah rasa dan aromanya, coklat Chokato bisa kita jamin akan dapat menembus pasar di tingkat nasional dan internasional. Dan diyakini Chokato akan mampu bersaing sehat dimana saja.
“Karena komisi B sudah melihat langsung sistim kerja yang serba minim itu, tentunya selaku mitra kerja akan menindak lanjuti kendala-kendala yang dihadapi pemilik pabrik coklat tersebut,”ujar Wilman.
Disisi lain, ketika anggota komisi B bersama SKPD terkait turun lapangan, menyigi jalan usaha tani dan jalan produksi di kelurahan Bulakan Balai Kandi Payakumbuh Barat dan kelurahan Parambahan kecamatan Lamposi Tigo Nagori, anggota komisi B juga menemukan masih banyak yang harus dibangun untuk tahun-tahun berikutnya.
“Kedepannya, kita berharap kepada dinas terkait agar memprioritaskan pembangunan untuk jalan usaha tani dan jalan produksi. Alasan komisi B agar diusulkan jalan tersebut dibangun secara bertahap karena menyangkut dengan urat nasi masyarakat, “harap politisi Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, ketua kelompok tani Padang Cubadak Indah kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Yulismen, menyampaikan keluhannya kepada anggota komisi B DPRD kota Payakumbuh. Di kelurahan ini yang sangat kami keluhkan adalah terhadap pengairan atau masalah irigasi.
Kami melihat antara SKPD, diduga tidak bersinergi dalam melaksanakan pembangunan. Buktinya ketika kolam ikan (tabek.red) dibangun oleh dinas Perikanan, jaringan irigasi yang dibangun oleh dinas PU tidak berfungsi lagi, karena air sudah mengalir ke kolam ikan. Akibatnya, sawah masyarakat tidak berair lagi.
“Sehubungan dengan turunnya kelapangan anggota komisi B bersama SKPD terkait, kami mengucapkan terima kasih, karena dapat menyampaikan unek-unek secara langsung, beginilah kondisi kami disini. Dalam kesempatan ini, kami berharap kepada anggota DPRD Payakumhuh umumnya, dan kepada anggota komisi B khusunya, agar keluhan kami ditindak lanjutinya,”harap Yulismen yang diamini belasan warga lainnya.***
Editor | : | M.Siebert |
Kategori | : | Lingkungan, Pemerintahan, Payakumbuh |