Dharmasraya Buru Rekor Pencairan Dana APBD Tercepat 2016

PULAU PUNJUNG - Meski belum berhasil menjadi yg pertama dalam menyelesaikan APBD 2016, Bupati Dharmasraya mentargetkan akhir Januari APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 harus sudah operasional. Itu berarti, SKPD sudah harus menerima uang persediaan dari Bendahara Umum Daerah sebelum datangnya bulan Pebruari. "Paling lambat Akhir Januari UP harus sudah diterima SKPD," tegas H. Syafrizal, Penjabat Bupati Dharmasraya.

Hal itu disampaikan bupati yg merangkap Kepala BPM Sumbar itu dihadapan para pengelola kegiatan se Kabupaten Dharmasraya, Jumat akhir pekan ini lalu. Acara yg dihardiri Sekkab Benny Mukhtar beserta tiga asistennya, Inspektur Daerah, Kepala DPPKD dan para staf ahli bupati itu dilangsungkan di gedung audi Dharmasraya.

Menurut Ucok, pengelolaan keuangan daerah sampai saat ini sudah memasuki penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). SKPD, sesuai dengan hasil pengesahan gubernur terhadap APBD 2016, wajib mengusulkan DPA kepada Bendahara Umum Daerah yg dalam hal ini Kepala DPPKD. Setelah DPA ditetapkan, proses selanjutnya, Bupati menunjuk pengelola keuangan yg terdiri atas pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan (PPK), pemegang kas dan pembantu pemegang kas, bendahara penerima dan bendahara barang.

"Saya minta, usulan DPA dan usulan personil pengelola keuangan sama-sama berjalan. DPA langsung ke DPPKD dan usulan pengelola keuangan kepada saya melalui Pak Sekda," terang Ucok. Dia berjanji akan segera meneken keputusan penetapan pejabat pengelola keuangan setelah usulan sampai di meja kerjanya. Jika ada SKPD yg terlambat mengusulkan, maka resikonya UP tidak dibayarkan kepada SKPD yg bersangkutan.

Jika target Ucok mempercepat pemanfaatan APBD 2016 berhasil, maka operasional pembangunan bisa dipercepat. Uang akan segera beredar di tengah masyarakat, kegiatan pembangunan cepat dimulai dan rentang waktu pelaksanaan akan lebih lapang, pengawasan pembangunan bisa optimal dan kualitas pembangunan diharapkan lebih baik.

Selama ini, pencairan APBD rata-rata Maret paling cepat. Berbagai persoalan yg dihadapi, mulai ketidak mengertian kepala SKPD, berbelitnya birokrasi di DPPKD, lambatnya usulan pengelola keuangan, sampai lambatnya pengesahan APBD itu sendiri. Namun di tangan Bupati Ucok, semua kendala itu bisa diselesaikan. Tidaklah mengherankan jika target Januari UP sudah dibayarkan bisa dicapai, maka Ucok menjadi bupati pertama yg berhasil mempercepat pelaksanaan APBD.

Sementara itu, Sekda Benny Mukhtar memberi tenggat waktu kepada semua kepala SKPD agar Senin awal pekan depan, semua SKPD sudah mengentri data DPA ke DPPKD. Sedangkan usulan pejabat pengelola keuangan juga harus dirampungkan selama pekan depan. Jika tidak, maka ia akan menjalankan instruksi bupati dengan tidak mencairkan UP kepada SKPD yg bersangkutan. Jika ada SKPD terlambat maka resikonya SKPD tersebut harus menjalani proses sendiri.

Selain berupaya mengendalikan percepatan pelaksanaan APBD, Sekda yang juga mantan Kepala Dinas Peternakan Sumbar itu, menginstruksikan kepada semua SKPD agar mengintensifkan upaya menaikkan PAD di instansinya masing masing. Semua SKPD memiliki target untuk meningkatkan PAD. Sejumlah nagari yg tidak bisa mencapai target pada PAD tahun sebelumnya, harus menyelesaikan targetnya pada tahun 2016 ini. Hutang PAD tetap harus dipertanggungjawabkan, terutama yg bersumber dari pajak. (Hms)