Jika Musda Dipaksakan, Pengurus DPD Partai Golkar Sumbar Gelar Akrobat Politik dan Pengkerdilan Partai

Bukittinggi - Terkait dengan rencana akan dilaksanakannya Musyawarah Daerah Partai Golkar Sumatera Barat pada 10 Januari 2015 oleh berapa Kader Partai Golkar Sumbar dinilai sebagai tindakan diluar ketentuan aturan partai, ungkap pengurus DPP Bidang Kepemudaan dan Organisasi(AMPG) Munas Riau, Deddy Irawan.

Deddy Irawan mengatakan pada GoSumbar Selasa 5 Januari 2015, apakah bisa pengurus yang sudah demisioner mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) lalu dilaksanakan pula oleh pengurus yang demisioner, ungkapnya.

"Itu teori organisasi dari planet mana, kalaupun ada agenda yang tertunda maka akan dilanjutkan pengurus biasa yang definitif nantinya. Untuk menyikapi kondisi kekinian Partai Golkar pasca dicabutnya SK menkumham RI No.M.HH-01.AH.11.01 tahun 2015 tentang kepengurusan partai politik seperti yang diatur oleh UU no 2 tahun 2008 tentang Parpol dan juga mengacu pada putusan MA yangmembatalkan putusan PTUN Jakarta," ungkapnya

Deddy juga mengajak agar seluruh sesepuh, pengurus dan kader Partai Golkar Sumbar agar rasional dan objektif dan kembali kepada keputusan Munas Riau yang kepengurusannya berakhir pada 31 Desember 2015.

Mengenai pelaksanan Musda Sumbar pada 10 januari mendatang yang menurut Yulman Hadi mengacu pada Juklak 4/DPP/Golkar/12/2015 tentang pelaksanaan Musyawarah Daerah di Partai Golkar, menurut Dedy harus dikaji kembali.

Deddy Irawan juga menyerukan agar kader partai Golkar Sumbar tidak melanjutkan lelucon dan dagelan ini yang akan berimbas kepada Partai Golkar sehingga jadi bahan tertawaan bagi penggiat, pemerhati, pelaku seluruh organisasi di Sumatera Barat, yang berujung pada pengkerdilan partai.

Dalam kesempatan itu Deddy juga mengimbau agar pengurus DPD Partai Golkar Sumbar menghormati langkah dan upaya pendiri Partai Golkar seperti Akbar Tanjung, Mahardi Sinambela, Jusuf Kalla, Abdul Latif demi penyelamatan dan Konsolidasi Partai Golkar.

Dalam kesempatan itu Deddy juga meminta agar pihak keamanan tidak memberikan izin penyelenggaraan Musda DPD Partai Golkar Sumbar yang diluar ketentuan partai tersebut.(**)